Jokowi Janji Gunakan Kewenangannya untuk Kasus Baiq Nuril

kataSAPA.com
Meski enggan mengomentari putusan Mahkamah Agung MA yang menolak permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan Baiq Nuril Maknun, Presiden Joko Widodo berjanji akan menggunakan kewenangannya apabila Baiq Nuril mengajukan grasi atau memohon amnesti. Nanti kalau sudah masuk ke saya, menjadi wilayah kewenangan saya, ya akan saya gunakan kewenangan yang saya miliki, ujar Presiden ketika ditanya wartawan di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Jumat sore (5/7) sebelum kembali ke Jakarta. Sebelumnya presiden berulangkali meminta semua pihak menghormati putusan MA yang menyatakan putusan hukuman terhadap Baiq Nuril tetap berlaku. Tetapi Jokowi juga menambahkan bahwa ia memberi perhatian penuh pada kasus itu. Perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Tetapi sekali lagi, kita harus menghormati putusan yang sudah dilakukan oleh Mahkamah. Untuk menindaklanjuti putusan MA itu, Presiden mengatakan akan bicara dulu dengan Menteri Hukum & HAM, biasanya juga dengan Jaksa Agung dan Menkopolhukam. Untuk menentukan apakah amnesti, apakah yang lain, tegasnya. Baiq Nuril dijerat UU No. 11/2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik ITE dengan ancaman hukuman penjara dan denda, karena merekam dan dituduh menyebarluaskan telpon bernada pelecehan seksual dari kepala sekolah di mana ia mengajar pada tahun 2012. Merasa dirinya menjadi korban, Baiq Nuril mengajukan banding atas putusannya di pengadilan, hingga bergulir ke Mahkamah Agung yang pada 28 September 2018 mengeluarkan putusan kasasi yang menghukum Baiq Nuril enam bulan penjara dan denda 500 juta rupiah subsider tiga bulan penjara. Permohonan peninjauan kembali PK yang diajukannya juga ditolak MA Jumat ini (5/7). Baiq Nuril Kecewa, Tapi Tegar Hadapi Putusan MA Diwawancarai VOA melalui telpon, pengacara Baiq Nuril, Joko Jumadi, mengatakan Ibu Nuril kecewa (dengan putusan MA) namun tegar menghadapi. Ditambahkannya, beliau sangat berharap presiden bisa memberikan amnesti. Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril Desak Presiden Beri Amnesti Beberapa jam setelah putusan itu diumumkan, Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril yang terdiri dari belasan LSM menggelar konferensi pers di Jakarta. Koalisi itu penolakan perkara PK akan semakin mempersulit upaya mendorong korban kekerasan seksual untuk berani menyuarakan pengalaman kekerasan yang dialami dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril ini sejak awal lantang membelanya dengan berbagai aksi demonstrasi, memberi dukungan pada setiap langkah hukum dan bahkan mengumpulkan koin untuk membayar denda 500 juta rupiah yang dijatuhkan kepadanya agar terhindar dari hukuman penjara subsider. Baiq Nuril, korban pelecehan kekerasan seksual yang divonis bersalah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga Rabu malam (14/11) masih sangat terkejut dengan putusan kasasi Mahkamah Agung. Ia masih shock, apalagi orang tuanya jatuh sakit setelah mendengar kabar putusan kasasi ..." Koalisi Nilai MA Gagal Pertimbangkan Kasus Baiq Nuril Koalisi ini menilai MA seharusnya dapat lebih cermat dan berperspektif dalam menilai kasus Baiq Nuril, terlebih mengingat MA juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini, tambah koalisi tersebut, menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim diminta mempertimbangkan beberapa aspek kesetaraan gender dan non diskriminasi dalam proses identifikasi fakta persidangan. MA dinilai gagal mempertimbangkan hal ini. Untuk itu Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, yang dinilai merupakan harapan terakhir agar perempuan Mataram itu agar tidak dipenjara dan dipisahkan dari keluarganya karena keberaniannya melawan pelaku kekerasan seksual terhadapnya. Lebih dari 241.331 warga Indonesia juga telah menandatangani petisi Amnesti Untuk Nuril : Jangan Penjarakan Korban! yang beredar luas di media sosial. Koalisi itu juga mempertanyakan janji DPR yang akan membentuk tim eksaminasi perkara ini untuk melihat apakah kasus ini layak atau tidak untuk diadili dan diproses. DPR dapat ikut memberikan dorongan kepada presiden untuk memberikan amnesti kepada Ibu Nuril, demikian pernyataan pers koalisi yang diterima VOA. [em]
katasapa.com

Cara Polri Ungkap Komandan Perusuh Aksi 21-22 Mei

katasapa.com

Jimly Asshiddiqie: Rekonsiliasi Probowo-Jokowi Tidak Perlu Dipaksakan

katasapa.com

Jokowi Minta Guru Ajarkan Toleransi ke Siswa Sejak Dini

katasapa.com

3 Ide Bercinta bagi Pasutri yang Liburan di Hotel

katasapa.com

Ingin Sembuhkan Nyeri Bahu, Kenali Penyebab dan Dokter Spesialis yang Menanganinya

katasapa.com

Diperkenalkan Sebagai Bagian Barcelona, Frenkie de Jong Sebut Mimpi yang Jadi Nyata

katasapa.com

4 Kasus Obesitas di Karawang, 2 Penderita Meninggal Dunia

katasapa.com

HEADLINE: Parpol Koalisi Jokowi Minta Jatah Menteri, Bagaimana Respons Istana?

katasapa.com

Jokdri Dituntut 2 Tahun 6 Bulan, Klaim Bukan Terkait Match Fixing

katasapa.com

Deretan Nama Besar Capim KPK, Irjen Antam Hingga Natalius Pigai

katasapa.com

Marc Marquez Ingin Segera Perlebar Jarak Menjadi 50 Poin

katasapa.com

AVI Dukung Pemberantasan Narkoba di Rokok Elektrik

katasapa.com

Ngotot Jadi Ketua MPR, Cak Imin Ingin Dua Partai Ini Jadi Oposisi

katasapa.com

Tukang Bubur Tega Bunuh Bocah Perempuan Karena Idap Kelainan Seksual

katasapa.com

Jokowi Didesak Berikan Amnesti untuk Baiq Nuril

katasapa.com

Untuk Yang Belum Cetak E-KTP, Bisa Pakai Virtual Certificate

katasapa.com

Pembuat Motor Itu Bukan Pekerja Bengkel, melainkan Seniman

katasapa.com

Cak Imin: Partai Koalisi Tutup Pintu Beri Jatah Ketua MPR ke Oposisi

katasapa.com

Pameran Waralaba IFRA Targetkan Transaksi Rp 1 Triliun

katasapa.com

Peneliti LIPI Khawatirkan Skenario Pansel Capim KPK Jilid V

katasapa.com

Ketua Dewan Setuju Tarif PBB Usulan Endung

katasapa.com

Garuda Indonesia Pastikan Persiapan Penerbangan Jamaah Haji Telah Siap

katasapa.com

Soal Jatah Menteri, OSO Minta Maksimal

katasapa.com

Remang-Remang Rawan Kejahatan, Revitalisasi 80 PJU Margomulyo

katasapa.com

Tunggu Pengajuan Amnesti, Presiden Jokowi Janji Bantu Baiq Nuril

katasapa.com

Wacana Penghapusan Pendidikan Agama di Sekolah Mencuat, PKS Berang

katasapa.com

Buah Perubahan Taktik Djanur, Menyesuaikan dengan Jeleknya Bek Persib

katasapa.com

Jelang Kabinet Baru, Wapres JK Singgung Perubahan Kurikulum

katasapa.com

Perkuat Kemitraan, DPD RI Terima Delegasi DPRD Tanah Datar

katasapa.com

Ditjen Hortikultura Percepat Perbaikan Layanan PPID