Tunggu Pengajuan Amnesti, Presiden Jokowi Janji Bantu Baiq Nuril

kataSAPA.com

Terpidanakasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril belum bisa bernapas lega dari kasus hukumnya. SebabMahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukannya.

Jalan satu-satunya adalah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Namun, menurut Jokowi dirinya tidak bisa mengkomentari masalah hukum. Karena itu bukan menjadi bagian ranahnya.

Saya tidak ingin komentari apa yang sudah diputuskan Mahkamah Agung karena itu pada domain wilayahnya yudikatif, ujar Jokowi di kawasan Manado, Jumat (5/7).

Namun demikian Jokowi berjanji akan menggunakan kewenangannya apabila Baiq Nuril mengajukan amnesti ataupun grasi. Tapi terlebih dahulu Jokowi akan berkonsultasi dengan Jaksa Agung Prasetyo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Nanti kalau sudah masuk ke saya, di wilayah saya, akan saya gunakan kewenangan yang saya miliki, katanya.

Jokowi juga mengatakan, dirinya terus menaruh perhatian dari kasus yang membelit mantanguru honorer SMAN 7 Mataram tersebut. Sehingga dia menyarankan supaya Baiq Nuril bisa mengajukan amnesti atau grasi secepatnya.

Tapi perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Tapi ita harus hormati keputusan yang sudah diambil MA, itu bukan pada wilayah eksekutif, pungkasnya.

Sekadar informasi,MA menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril. Alhasil, mantan guru honorer SMAN 7 Mataram itu tetap menjalani hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan PK Pemohon Baiq Nuril yang mengajukan PK ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, demikian bunyi putusan MA, Jumat (5/7). Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro menyampaikan, dengan ditolaknya permohonan PK maka putusan kasasi MA yang menghukum Baiq Nuril dinyatakan tetap berlaku.

Sidang Peninjauan Kembali itu diketuai oleh hakim Suhadi dengan anggota Margono dan Desnayeti. Majelis hakim menilai alasan permohonan PK pemohon yang mendalilkan bahwa dalam putusan tingkat kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan.

Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat perbuatan Baiq Nuril merekam pembicaraan melalui handphone antara korban dan terdakwa ketika korban meneleponnya sekitar satu tahun lalu dan menyimpan hasil rekamannya dan diserahkan kepada saksi Imam Mudawin mengandung unsur pidana. Terlebih setelah saksi Imam Mudawi memindahkan ke laptopnya hingga rekaman percakapan itu tersebar luas.

Bahwa terdakwa yang menyerahkan handphone miliknya kepada orang lain kemudian dapat didistribusikan dan dapat diakses informasi atau dokumen eletronik yang berisi pembicaraan yang bermuatan tindak kesusilaan tidak dapat dibenarkan. Atas alasan tersebut permohonan PK pemohon atau terdakwa ditolak, jelas Andi.

AdapunMA melalui Majelis Kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni, pada 26 September 2018, menjatuhkan vonis hukuman kepada Baiq Nuril selama enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dalam putusannya, Majelis Kasasi Mahkamah Agung menganulir putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Baiq Nuril bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim yang dipimpin Albertus Husada pada 26 Juli 2017, dalam putusannya menyatakan bahwa hasil rekaman pembicaraan Baiq Nuril dengan H Muslim, mantan Kepala SMAN 7 Mataram yang diduga mengandung unsur asusila dinilai tidak memenuhi pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

katasapa.com

Cara Polri Ungkap Komandan Perusuh Aksi 21-22 Mei

katasapa.com

Jimly Asshiddiqie: Rekonsiliasi Probowo-Jokowi Tidak Perlu Dipaksakan

katasapa.com

Jokowi Minta Guru Ajarkan Toleransi ke Siswa Sejak Dini

katasapa.com

3 Ide Bercinta bagi Pasutri yang Liburan di Hotel

katasapa.com

Ingin Sembuhkan Nyeri Bahu, Kenali Penyebab dan Dokter Spesialis yang Menanganinya

katasapa.com

Diperkenalkan Sebagai Bagian Barcelona, Frenkie de Jong Sebut Mimpi yang Jadi Nyata

katasapa.com

4 Kasus Obesitas di Karawang, 2 Penderita Meninggal Dunia

katasapa.com

HEADLINE: Parpol Koalisi Jokowi Minta Jatah Menteri, Bagaimana Respons Istana?

katasapa.com

Jokdri Dituntut 2 Tahun 6 Bulan, Klaim Bukan Terkait Match Fixing

katasapa.com

Deretan Nama Besar Capim KPK, Irjen Antam Hingga Natalius Pigai

katasapa.com

Marc Marquez Ingin Segera Perlebar Jarak Menjadi 50 Poin

katasapa.com

AVI Dukung Pemberantasan Narkoba di Rokok Elektrik

katasapa.com

Ngotot Jadi Ketua MPR, Cak Imin Ingin Dua Partai Ini Jadi Oposisi

katasapa.com

Tukang Bubur Tega Bunuh Bocah Perempuan Karena Idap Kelainan Seksual

katasapa.com

Jokowi Didesak Berikan Amnesti untuk Baiq Nuril

katasapa.com

Untuk Yang Belum Cetak E-KTP, Bisa Pakai Virtual Certificate

katasapa.com

Pembuat Motor Itu Bukan Pekerja Bengkel, melainkan Seniman

katasapa.com

Cak Imin: Partai Koalisi Tutup Pintu Beri Jatah Ketua MPR ke Oposisi

katasapa.com

Pameran Waralaba IFRA Targetkan Transaksi Rp 1 Triliun

katasapa.com

Peneliti LIPI Khawatirkan Skenario Pansel Capim KPK Jilid V

katasapa.com

Ketua Dewan Setuju Tarif PBB Usulan Endung

katasapa.com

Garuda Indonesia Pastikan Persiapan Penerbangan Jamaah Haji Telah Siap

katasapa.com

Soal Jatah Menteri, OSO Minta Maksimal

katasapa.com

Remang-Remang Rawan Kejahatan, Revitalisasi 80 PJU Margomulyo

katasapa.com

Wacana Penghapusan Pendidikan Agama di Sekolah Mencuat, PKS Berang

katasapa.com

Buah Perubahan Taktik Djanur, Menyesuaikan dengan Jeleknya Bek Persib

katasapa.com

Jelang Kabinet Baru, Wapres JK Singgung Perubahan Kurikulum

katasapa.com

Perkuat Kemitraan, DPD RI Terima Delegasi DPRD Tanah Datar

katasapa.com

Ditjen Hortikultura Percepat Perbaikan Layanan PPID