Alasan Sakit, Eks Bupati Bogor Tak Penuhi Panggilan KPK

kataSAPA.com

Jakarta - Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rachmat Yasin beralasan tengah dalam kondisi yang tak sehat.

"Tersangka meminta penjadwalan ulang karena sedang sakit," ujar Juru Bicara Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2019).

Febri belum bisa memastikan kapan pemeriksaan ulang terhadap kakak dari Bupati Bogor Ade Yasin. Sejatinya Rachmat Yasin diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

"Untuk pemeriksaan ulang nantinya akan kami umumkan kembali, yang pasti pemeriksaan akan dilakukan tergantung kebutuhan penyidikan," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Rachmat Yasin, Bupati Bogor periode 2009-2014 dalam kasus suap. Rachmat Yasin kini dijerat dengan kasus dugaan "memalak" dan "menyunat" para satuan perangkat kerja daerah (SKPD) selama menjabat Bupati Bogor.

Rachmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD Rp 8.931.326.223. Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana yang berbeda untuk memberikan dana kepada Rachmat Yasin.

Uang tersebut diduga digunakan Rachmat Yasin untuk biaya operasional dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, Rachmat Yasin juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Toyota Velflre senilai Rp 825 juta.

Untuk penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare, Rachmat Yasin sengaja meminta kepada anak buahnya untuk memeriksa satu bidang tanah seluas 350 hektare. Pemilik tanah tersebut hendak membangun pesantren di tanah tersebut.

"Pada 2010 seorang pemilik tanah seluas 350 hektare yang terletak di Desa Singasan dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ingin mendirikan Pondok Pesantren dan Kota Santri. Untuk itu ia (pemilik tanah) berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 hektare agar pembangunan pesantren terealisasi," kata Febri.

Pemilik tanah tersebut kemudian menyampaikan maksudnya untuk mendirikan pesantren pada Rachmat Yasin melalui stafnya. Rachmat Yasin menjelaskan agar dilakukan pengecekan mengenai status tanah dan kelengkapan surat-surat tanahnya.

Pada pertengahan tahun 2011, Rachmat Yasin melakukan kunjungan lapangan di sekitar daerah pembangunan Pondok Pesantren tersebut. Melalui perwakilannya, Rachmat menyampaikan ketertarikannya terhadap tanah tersebut. Rachmat juga meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan untuknya.

"Pemilik tanah kemudian menghibahkan atau memberikan tanah seluas 20 Ha tersebut sesuai permintaan RY. Diduga RY mendapatkan gratifikasi agar memperlancar perizinan lokasi pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri," kata Febri.

Baru Bebas 8 Mei 2019

Senin (13/01/14), Bupati Bogor, Rachmat Yasin mendatangi gedung KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus Hambalang (/Johan Tallo)

Atas dugaan perbuatannya itu, Rachmat Yasin disangka melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Rachmat Yasin sendiri diketahui baru bebas pada 8 Mei 2019 kemarin. Dia sebelumnya dijerat dalam kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor Tahun 2014 atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 Hektare.

Rachmat Yasin divonis 5 tahun 6 bulan penjara. Dalam perkara yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) pada 7 Mei 2014, KPK juga memproses FX Yohan Yap (swasta), M Zairin (KepaIa Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor) dan Kwee Cahyadi Kumala, Komisaris Utama PT. Jonggol Asri dan Presiden Direktur PT Sentul City.

katasapa.com

Cara Polri Ungkap Komandan Perusuh Aksi 21-22 Mei

katasapa.com

Jimly Asshiddiqie: Rekonsiliasi Probowo-Jokowi Tidak Perlu Dipaksakan

katasapa.com

Jokowi Minta Guru Ajarkan Toleransi ke Siswa Sejak Dini

katasapa.com

3 Ide Bercinta bagi Pasutri yang Liburan di Hotel

katasapa.com

Ingin Sembuhkan Nyeri Bahu, Kenali Penyebab dan Dokter Spesialis yang Menanganinya

katasapa.com

Diperkenalkan Sebagai Bagian Barcelona, Frenkie de Jong Sebut Mimpi yang Jadi Nyata

katasapa.com

4 Kasus Obesitas di Karawang, 2 Penderita Meninggal Dunia

katasapa.com

HEADLINE: Parpol Koalisi Jokowi Minta Jatah Menteri, Bagaimana Respons Istana?

katasapa.com

Jokdri Dituntut 2 Tahun 6 Bulan, Klaim Bukan Terkait Match Fixing

katasapa.com

Deretan Nama Besar Capim KPK, Irjen Antam Hingga Natalius Pigai

katasapa.com

Marc Marquez Ingin Segera Perlebar Jarak Menjadi 50 Poin

katasapa.com

AVI Dukung Pemberantasan Narkoba di Rokok Elektrik

katasapa.com

Ngotot Jadi Ketua MPR, Cak Imin Ingin Dua Partai Ini Jadi Oposisi

katasapa.com

Tukang Bubur Tega Bunuh Bocah Perempuan Karena Idap Kelainan Seksual

katasapa.com

Jokowi Didesak Berikan Amnesti untuk Baiq Nuril

katasapa.com

Untuk Yang Belum Cetak E-KTP, Bisa Pakai Virtual Certificate

katasapa.com

Pembuat Motor Itu Bukan Pekerja Bengkel, melainkan Seniman

katasapa.com

Cak Imin: Partai Koalisi Tutup Pintu Beri Jatah Ketua MPR ke Oposisi

katasapa.com

Pameran Waralaba IFRA Targetkan Transaksi Rp 1 Triliun

katasapa.com

Peneliti LIPI Khawatirkan Skenario Pansel Capim KPK Jilid V

katasapa.com

Ketua Dewan Setuju Tarif PBB Usulan Endung

katasapa.com

Garuda Indonesia Pastikan Persiapan Penerbangan Jamaah Haji Telah Siap

katasapa.com

Soal Jatah Menteri, OSO Minta Maksimal

katasapa.com

Remang-Remang Rawan Kejahatan, Revitalisasi 80 PJU Margomulyo

katasapa.com

Tunggu Pengajuan Amnesti, Presiden Jokowi Janji Bantu Baiq Nuril

katasapa.com

Wacana Penghapusan Pendidikan Agama di Sekolah Mencuat, PKS Berang

katasapa.com

Buah Perubahan Taktik Djanur, Menyesuaikan dengan Jeleknya Bek Persib

katasapa.com

Jelang Kabinet Baru, Wapres JK Singgung Perubahan Kurikulum

katasapa.com

Perkuat Kemitraan, DPD RI Terima Delegasi DPRD Tanah Datar

katasapa.com

Ditjen Hortikultura Percepat Perbaikan Layanan PPID