Perppu Tak Kunjung Terbit, OTT KPK Bisa Tinggal Kenangan

kataSAPA.com
Aksi 'Pemakaman KPK' usai Revisi UU KPK disahkan menjadi UU, Selasa (17/9/2019) malam. Foto Jawa Pos

Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang disahkan Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu resmi berlaku hari ini Kamis (17/10/2019), meski tak ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). UU hasil revisi otomatis berlaku 30 hari sejak disahkan sesuai aturan di UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pemberlakukan UU KPK hasil revisi ini mendapat kecaman publik karena dikhawatirkan bisa membunuh KPK. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, pemerintah dan DPR berupaya membonsai kewenangan KPK lewat revisi UU agar tak lagi memiliki power seperti sedia kala.

Sejatinya episentrum korupsi ada di eksekutif dan legislatif. Keduanya bersekutu dan bersekongkol merevisi (UU KPK) untuk melemahkan dan membunuh KPK. Oleh karena itu, KPK-nya kan mesti dipegang, kata Ujang saat dikonfirmasi, Kamis (17/10/2019).

KPK sebelumnya menyebut terdapat 26 poin UU KPK baru yang melemahkan, bahkan melumpuhkan lembaga antirasuah. Poin yang disoroti tentang pemangkasan kewenangan penyadapan yang selama ini menjadi senjata KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Wewenang penyadapan KPK diatur dalam UU baru di Pasal 12B. Yang ganjil tertulis di ayat (2), penyadapan baru bisa dilakukan setelah dilakukan gelar perkara. Padahal, gelar perkara sudah masuk tahap penyidikan. Artinya, sama saja melarang KPK melakukan penyadapan dalam kasus yang masih tahap penyelidikan.

Jika begitu, ujung-ujungnya bisa tidak ada lagi OTT KPK. Pasalnya, tidak pernah ada aktivitas OTT setelah dilakukan proses gelar perkara. Operasi senyap itu dilakukan di tahap penyelidikan. Ujang juga menyoroti dalam UU baru penyadapan dilakukan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK, yang beranggotakan lima orang dan semuanya dipilih pemerintah atau Presiden dengan periode selama empat tahun.

Menurut Ujang, tidak menutup OTT kian hilang karena ada kemungkinan unsur kebocoran sebelum KPK melakukan penyadapan. Alasannya, Dewan Pengawas memegang kewenangan pro justicia untuk memberi izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Sebaliknya, posisi pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut.

Dewan Pengawas itu kan pegangannya presiden, pegangannya istana. Artinya bisa saja itu nanti tidak akan ada OTT. Tidak akan ada pejabat-pejabat kelas kakap yang kena lagi. Karena memang KPK-nya sudah dipegang, ujar dosen politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu.

Padahal KPK mencetak hatrick OTT dalam tiga hari terakhir. Sebelum menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, pada Rabu (16/10) dinihari, KPK menangkap Bupati Indramayu, Supendi pada Senin (15/10) hingga Selasa (16/10) dinihari.

Pada Selasa (16/10) KPK juga menangkap Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Ruddy Tangkere dan tujuh orang lainnya dalam OTT di Jakarta, Bontang dan Samarinda.

Tak tanggung-tanggung, dalam dua bulan terakhir KPK berhasil menangkap lima kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Mereka yakni, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot; Bupati Muara Enim Ahmad Yani; Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara; Bupati Indramayu Supendi dan teranyar Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

Lebih jauh, Ujang mengakui saat ini yang bisa menyelamatkan KPK hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, dia meminta Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menyangkut UU KPK yang baru. Namun, lagi-lagi semua tergantung Presiden Jokowi dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.

Ini kan gigitan teakhir KPK jika Perppu itu tidak keluar. Oleh karena itu jika presiden sayang terhadap bangsa ini, sayang terhadap rakyat seharusnya Perppu dikeluarkan. Jangan sampai hanya melindungi orang-orang tertentu, orang-orang yang korupsi sehingga bebas berkeliaran dengan tidak keluarnya Perppu, pungkasnya.

(jpc/pojoksulsel)

sumber: pojoksatu.id
katasapa.com

Berdaya dari Pekarangan

katasapa.com

Unicef Peringatkan Risiko Pembukaan Sekolah Era New Normal Indonesia

katasapa.com

Nekat Manipulasi Data PPDB, Calon Siswa Baru SMA Sukoharjo Siap-Siap Dicoret

katasapa.com

Inspiratif! Ada Rumah Belajar Online Gratis Untuk Siswa di Slogohimo Wonogiri

katasapa.com

Ratusan Kasus, Klaster-Klaster Baru Covid-19 Bermunculan di Semarang

katasapa.com

Alih-Alih New Normal, Kasus Positif Covid-19 di Salatiga Tambah Lagi

katasapa.com

New Normal, Pemkab Klaten Siapkan 3 Skenario Sif Siswa Masuk Sekolah

katasapa.com

Giliran 300 Warga Gemolong Sragen Diuji Rapid Test, Bagaimana Hasilnya?

katasapa.com

Gedung Putih Dikepung Demonstrasi, Donald Trump Ancam Kerahkan Militer

katasapa.com

Achmad Purnomo Mundur Dari Bursa Cawali Pilkada Solo 2020, Peluang Gibran Kian Besar?

katasapa.com

Hari Ini Dalam Sejarah: 3 Juni 1839, Perang Opium I Meletus

katasapa.com

Gadis Indigo Sampaikan Pesan Ratu Kidul Buat Kawula Muda

katasapa.com

Alex Prabu Pertanyakan Urgensi Rencana Dindik Kota Tangsel Menerapkan New Normal Saat Pandemi Covid-19 Belum Aman

katasapa.com

Pemkot Tangerang Selatan adalah Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan

katasapa.com

Sarat Muatan Politik, Fraksi PSI Tolak Pembentukan Pansus Covid-19 di DPRD Surabaya

katasapa.com

Pengedar Narkoba Jaringan Internasional di Tanjungbalai Tewas Didor, 35 Kg Sabu Disita

katasapa.com

Ruslan Buton Sebut Penetapan Tersangka Atas Dirinya Adalah Cacat Hukum, Ini Alasannya..

katasapa.com

Tahun Ini, 8328 Calon Jamaah Haji Asal Sumut Batal Berangkat ke Tanah Suci

katasapa.com

Kantongi SK Kemenhumkam, Gelora Indonesia Resmi Jadi Partai Politik

katasapa.com

Evaluasi Penanganan COVID-19, Petugas Siapkan 600 Mobil Rapid Tes Ditempat Keramaian

katasapa.com

Ade Armando: Saya Tidak Akan Minta Maaf kepada Din Syamduddin

katasapa.com

Pertama dalam 34 Tahun, MotoGP Jepang Ditiadakan

katasapa.com

Saul Niguez Segera Umumkan Klub Barunya

katasapa.com

Menaker: Pekerja yang Terkena PHK Direkrut Kembali

katasapa.com

Dandim Takalar Bawa Kedua Orang Tua Babil Berobat di RS Pelamonia Makassar

katasapa.com

Pernah Jadi Kekasih Rinni Wulandari, Anji Tegaskan Tak Suka Lagu ‘Aku Bukan Boneka’

katasapa.com

Niat Lerai Perseteruan Satu Keluarga di Toba, Aiptu Manahan Malah Dibacok

katasapa.com

Kemendes Larang Penyaluran BLT dengan Sistem Rapel

katasapa.com

Terima Dua Peserta Program Indonesia Mengaji, Edy Rahmayadi : Sumut Gudangnya Qori-Qoriah

katasapa.com

Tekan Covid-19 di Surabaya, Masalkan Kampung Wani di Semua RW

katasapa.com

Melihat Kampung Tangguh RW II, Sememi, Melawan Covid-19