Ramai-Ramai Tolak Monas Dirombak

kataSAPA.com

Jakarta - Revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat menuai kontroversi. Hal ini bermula ketika Koalisi Pejalan Kaki mengkritik proyek tersebut lewat akun twitter @trotoarian pada Kamis 16 Januari 2020 lalu.

Ketika itu, Koalisi Pejalan Kaki mengunggah foto sisi selatan kawasan Monas yang sudah gundul. Sebelumnya, kawasan tersebut dipenuhi pepohonan.

"Ketika kota2 besar di belahan dunia berlomba menanam pohon sebanyak-banyaknya, Di Jakarta, Monas yg menjadi salah satu benteng terakhir penghijauan kota, pohonnya mulai ditebangi utk proyek MRT Fase 2 dan Revitalisasi Monas," tulis akun twitter @trotoarian.

Kepala Unit Pengelola Kawasan(UPK)Monas, Muhammad Isa Sanuri menyatakan, revitalisasi di kawasan Monas merupakan bagian dari Rencana Induk Penataan Rencana Tapak Kawasan Medan Merdeka.

Isa juga tak memungkiri adanya penebangan pohon untuk proyek revitalisasi Monas. Namun ia menjamin,akan kembali menempatkan pohon yang ditebang pada area revitalisasi Monas, tepatnya di sisi selatan.

"Dikembalikan lagi nanti fungsinya. Itu kan bahan revitalisasi, karena itu memang bagian dari hasil sayembara, itu dibuat plaza, kemudian nanti akan ditanam kembali di kawasan yang memang ada sekarang," kata Isa kepada merdeka.com, Jumat 17Januari 2020.

Menurut Isa,pihaknya akan menambah kawasan hijau diMonas. Penambahan kawasan hijau nantinya berada di lahan parkir. Dengan begitu kawasan Monas nantinya tidak lagi memiliki lahan parkir.

"Dan juga nanti rencana ke depan yang nanti (area) parkir itu kan nanti untuk jalur hijau juga," ucap Isa.

Selain itu, Isamenambahkan, pihaknya juga membuka sayembarauntuk desain dari sisi selatan kawasan Monas. Proyek revitalisasi di kawasanMonasini ditargetkan rampung pada 2021.

"Saat ini pelaksanaannya sedang dikerjakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sejak 2019, dengan target pengerjaan selama tiga tahun," kata Isa dalam keterangan tertulis, Senin 20Januari 2020.

Dia menjelaskan, revitalisasi itu untuk membangun Lapangan Plazadisetiap sisi Monas hingga adanya kolam. Selain itu, penghijauan di area parkir Monas juga akan terus dilakukan.

Untuk saat ini, Isa menyatakan revitalisasi baru dilakukan di area Plaza Selatan. Pohon yang ada di area Plaza Selatan dipindahkan ke sejumlah titik di kawasanMonas.

"Ke area Barat, Timur, serta area parkir kendaraan yang selama ini berada di kawasan Medan Merdeka, atau dikenal dengan eks parkir IRTI," ucapnya.

SementaraKepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI, Heru Hermawanto menyatakan, revitalisasi kawasan Monas tidak berkaitan dengan penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E. Dia menyebut, revitalisasi tersebut direncanakan sebelum perancangan balap mobil tersebut.

"Tidak ada hubungannya, karena itu semua dirancang sebelum Formula E, kebetulan Formula E ada," kata Heru di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa 21Januari 2020.

Dia menjelaskan, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja bersama revitalisasi kawasan Monas bagian selatan target penyelesaiannya pada Desember 2019. Sebab awal kontrak ditandatangani 12 November 2019.

Selain itu, Heru juga menyebut revitalisasi dikerjakan dengan anggaran tahun tunggal atau single year pada tahun 2019.

"Desember enggak kelar berarti ada perpanjangan waktu 50 hari. Berarti nanti perkiraan di akhir Februari," ucapnya.

Kontraktor Didenda

Suasana pembangunan proyek revitalisasi Taman Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Sabtu (18/1/2020). Sejumlah fasilitas publik akan dibangun di Taman Monas, mulai dari lokasi upacara dan parade. (/Immanuel Antonius)
Suasana pembangunan proyek revitalisasi Taman Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Sabtu (18/1/2020). Sejumlah fasilitas publik akan dibangun di Taman Monas, mulai dari lokasi upacara dan parade. (/Immanuel Antonius)

Pemprov DKI Jakarta menjamin bahwa kontraktorPT Bahana Prima Nusantara yang menggarap proyek revitalisasi kawasan Monas bukan abal-abal.

"Yang penting coba lihat pekerjaannya berjalan enggak. Kalau kontraktor abal-abal, itu kalau saya diuji saja, dilihat pekerjaannya benar atau tidak," kata Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI, Heru Hermawanto di Balaikota DKI Jakarta, Selasa 21Januari 2020.

Ia menyebut, kontraktor revitalisasiMonasbagian selatan pernah mengerjakan pembangunan Masjid Agung Sumatera Barat (Sumbar). Pembangunan masjid itu, kata Heru, merupakan proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kontraktornya pernah membangun di Masjid Agung Sumbar, lihat sebesar itu dan pekerjaannya saya kira bagus," ucap Heru.

Belakangan,PT Bahana Prima Nusantara atau perusahaan kontraktor revitalisasi kawasanMonassisi selatan kena sanksi.

Sanksi tersebut akibat penyelesaian revitalisasi kawasanMonasyang tidak tepat waktu. Berdasarkan kontrak kerja revitalisasi tersebut selesai pada Desember 2019.

"Pasti dikenai denda, sudah. Satu hari permil (dari nilai kontrak)," kata Heru di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).

Denda tersebut diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kendati begitu, Heru tidak merincikan besaran denda yang yang diterima oleh pihak kontraktor. Penyelesaian yang molor, lanjut dia, PT Bahana Prima Nusantara mendapatkan perpanjangan waktu selama 50 hari untuk menyelesaikan proyek diMonastersebut.

"Berarti nanti perkiraan (selesai) di akhir Februari (2020)," ucapnya.

Belum Punya Izin

Ilustrasi Foto Berkas atau Dokumen. (iStockphoto)
Ilustrasi Foto Berkas atau Dokumen. (iStockphoto)

Ternyata proyek revitalisasi kawasan Monas, Jakarta belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Hal ini diungkapkanSekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995, pembangunan Kawasan Medan Merdeka harus mendapat izin dari Komisi Pengarah dan Badan Pelaksana. Komisi Pengarah dipimpin langsung Menteri Negara Sekretaris Pratikno, sementara Badan Pelaksana dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi (kawasan Monas) itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin," kata Setya saat dihubungi Kamis (23/1/2020).

Selain Mensesneg, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka diisi Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata.

"Jadi bukan Setneg, karena itu kolektif ada enam kementerian kalau enggak salah. Sekretaris Komisi Pengarah itu sendiri Pak Gubernur merangkap sebagai Ketua Badan Pelaksana," ujar dia.

Merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, susunan keanggotaan Komisi Pengarah terdiri dari:

Menteri Negara Sekretaris sebagai Ketua merangkap anggota;

Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota;

Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai anggota;

Menteri Perhubungan sebagai Anggota;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota;

Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Anggota

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Sekretaris, merangkap anggota.

Pasal 5

(1) Komisi Pengarah mempunyai tugas:

a. memberikan pendapat dan pengarahan kepada Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;

b. memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana;

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengarah dapat mengundang Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pakar yang dipandang perlu untuk hadir dalam sidang Komisi Pengarah.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pengarah, Ketua Komisi Pengarah dapat membentuk Tim Asistensi yang bertugas menyiapkan analisis teknis kepada Komisi Pengarah.

(4) Tata kerja Komisi Pengarah ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengarah.

Distop Sementara

Suasana proyek revitalisasi Taman Sisi Selatan Monumen Nasional dilihat dari ketinggian, Jakarta, Minggu (19/1/2020). Proses revitalisasi kawasan Monas menggunakan skema multi-years dalam waktu tiga tahun dari 2019 hingga 2021. (/Helmi Fithriansyah)
Suasana proyek revitalisasi Taman Sisi Selatan Monumen Nasional dilihat dari ketinggian, Jakarta, Minggu (19/1/2020). Proses revitalisasi kawasan Monas menggunakan skema multi-years dalam waktu tiga tahun dari 2019 hingga 2021. (/Helmi Fithriansyah)

DPRD DKI Jakarta turut menanggapi revitalisasi kawasan Monas ini. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah meminta, revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu. Dia beralasan, Pemprov DKI Jakarta belum mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Semua kegiatan di Monas bapak hentikan sementara sampai ada persetujuan dari Mensesneg," kata Ida saat rapat dengan Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) DKI di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 22Januari 2020.

Sementara itu, anggota Komisi D Pantas Nainggolan menyebut, berdasarkan informasi dari Kemensetneg, baru pihak PT MRT Jakarta saja yang telah meminta izin untuk membangun gardu listrik.

"Hanya MRT yang meminta izin dan mengirimkan surat. Pertanyaannya sampai hari ini ada tidak permintaan dari DKI dalam konteks revitalisasi Monas," ucap dia.

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal menyebut, Pemprov DKI Jakarta memiliki hak pengelolaan di kawasan Monas.

Kendati begitu, kata dia, untuk pembangunan MRT Jakarta meminta izin dengan alasan berada di bagian objek vital pemerintahan.

"UPK Monas itu struktur di kita (Pemprov), tapi apakah setiap kegiatan atau rombak Monas itu harus izin, saya cari tahu dulu. Ini kan ada proses sayembara, ada panitia, kalau enggak salah, salah satu unsurnya dari Setneg," papar Yusmada.

Permasalahan revlitalisasi kawasan Monas ternyata juga dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beranggapan, kontraktor yang akan menggarap proyek ratusan miliar rupiah ini tak jelas keberadaannya.

"Jadi dari penelusuran media dan penelusuran dari tim kami, kantor kontraktor itu di Ciracas, tetapi setelah ditelusuri ternyata ada info lagi di Letjen Suprapto Cempaka Putih, itu juga nggak jelas malah," ujar tim advokasi PSI, Patriot Muslim di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

Patriot mengatakan, alamat kantor PT Bahana Prima Nusantara yang menjadi kontraktor ini masih simpang siur. Menurutnya, jika kontraktor tidak memberikan informasi yang benar saat proses lelang, maka itu masuk kategori pelanggaran.

"Dari website lpse.jakarta.go.id, bisa ditemukan data terkait nama kontraktor pemenang lelang yakni PT Bahana Prima Nusantara, harga negosiasi senilai Rp 64,4 miliar, dan alamat kantor di Jalan Nusa Indah No. 33, Ciracas, Kota Jakarta Timur. Tim Advokasi PSI telah menelusuri alamat tersebut yang ternyata berlokasi di sebuah gang di kawasan permukiman," kata dia.

Patriot mengatakan, sempat terkuak kabar PT Bahana Prima Nusantara menyewa kantor virtual di lokasi tersebut. Menurut Patriot, kantor asli PT Bahana Prima Nusantara beralamat di Jalan Letjend Suprapto Nomor 60, Jakarta Pusat.

"Namun, setelah ditelusuri berbagai pihak dan media, tidak juga ditemukan lokasi sebenarnya perusahaan tersebut," kata dia.

Patriot menduga, PT Bahana Prima Nusantara hanya perusahaan bendera yang tak memiliki aset untuk mengerjakan proyek tersebut.

"Jika dia mengalihkan pekerjaan ke pihak lain atau melakukan praktik subkontrak, maka ini juga pelanggaran berat," kata dia.

Maka dari itu Patriot meminta KPK menelusuri kejanggalan-kejanggalan tersebut. Patriot mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan beberapa dokumen sebagai bukti. Meski tim pengaduan masyarakat (dumas) KPK memintanya untuk melengkapi berkas laporan tersebut.

"Kalau memang ada pelanggaran ya diusut, kalaupun memang enggak ada ya harus ada keterangan yang terang-benderang dari KPK," kata dia.

Di sisi lain,Ketua DPR, Puan Maharani meminta agar Monasdikembalikan seperti semula. "Jangan ubah Monas, tapi kembalikan Monas seperti aslinya," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu 22 Januari 2020.

Puan mengingatkan bahwa Monas merupakan ikon penting bagi Indonesia, bukan hanya ikon DKI Jakarta saja. Ia meminta Pemprov memaksimalkanMonas.

"Kembalikan dan maksimalkan Monas itu sebagai ikon Republik Indonesia, bukan hanya DKI Jakarta saja," ucapnya.

Ketua DPP PDIP itu mengingatkan pentingnya menjaga Monas.

"Monas sebagai Monumen Nasional tentu saja salah satu yang menjadi ikon penting dari Republik Indonesia. Jadi, itu harus dijaga,"tutupnya.

Simak video pilihan berikut ini:

katasapa.com

Barcelona Bahkan Berpikir Bisa Jual Braithwaite Saat Negosiasi

katasapa.com

Chelsea Khawatir Kondisi N’Golo Kante Jelang Hadapi Tottenham Hotspur

katasapa.com

Musprov VII Kadin Sulsel, Ini Syarat Jadi Ketua

katasapa.com

Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Mengalami Surplus

katasapa.com

Pemda Lutra Alokasikan Dana Rp11 M untuk Jalan Munte

katasapa.com

Hasil Survei Terkini: Cuma 21,4 Persen Warga Serang Kenal Ratu Tatu, Kalah Sama Eki Baihaki, Kok Bisa?

katasapa.com

Anggota DPRD Kunjungi Kantor Komisi Informasi Banten, Laporan PPID 2019 Disampaikan

katasapa.com

Peringatan Saiful Jihad Soal Netralitas ASN di Pemilihan

katasapa.com

12 Tahun Berambut Panjang, Maia Estianty Putuskan Potong Pendek, Disebut Mirip Victoria Beckham

katasapa.com

Asisten Nia Ramadhani Ditipu Saat Pesan Via GoFood, Tabungannya Terkuras Hingga Jutaan Rupiah

katasapa.com

Mbah Mijan Mimpi Artis Senior yang Juga Anggota Dewan Bakal Cerai, Sinyalnya ke KD?

katasapa.com

Sumut Dukung Swasembada Daging, Mentan RI Luncurkan Sikomandan di Sergai

katasapa.com

Serius Bawa Kasus Dugaan Pelecehan Dedy Susanto ke Ranah Hukum, Revina Resmi Gandeng Pengacara

katasapa.com

Cegah Importir Nakal, Penegak Hukum Diminta Selidiki Penerbitan RIPH

katasapa.com

Besok, None Masukkan Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara

katasapa.com

Anggota Legislatif Komisi V DPRD Jabar Dorong Pemprov Tingkatkan IPP Jawa Barat

katasapa.com

Meski Tampil Luar Biasa di Kuarter Pertama, Timnas Indonesia Kandas

katasapa.com

Toyota Yaris SUV Bakal Diungkap Di Geneva Motor Show 2020

katasapa.com

Menengok Fitur Baru Toyota New Alphard dan New Vellfire

katasapa.com

KPK Jawab Tudingan Haris Soal Status Buron Mafia Kasus MA

katasapa.com

Preview Club Brugge vs MU: Tuan Rumah Menggertak

katasapa.com

Refleksi Hari Jadi Ke-60, Menuju Kabupaten Barru Lebih Baik

katasapa.com

Terkait Rancangan UU Cipta Kerja, Ini Pernyataan Sikap PWI

katasapa.com

Empat WNI Positif Virus Korona, 74 Lainnya Tunggu Hasil Tes

katasapa.com

Kampus Khusus Difabel, Kesetaraan Pendidikan untuk Pelajar Berkebutuhan Khusus

katasapa.com

Pemerintah Diminta Segera Tarik TNI/Polri dari Nduga

katasapa.com

Pilkada Solo: Berharap Pengumuman Rekomendasi Lebih Cepat, Purnomo Hanya Bisa Pasrah

katasapa.com

Plus Minus Terapi Emsculpt Bentuk Otot Instan Ala Ashraf Sinclair

katasapa.com

5 Pejabat Pemkab Sukoharjo Diperiksa Bawaslu, Ada Apa?

katasapa.com

Kunjungi Wonogiri, Gubernur Ganjar Nginep di Istana Parnaraya Lalu Menikmati Kitagawa Pesona Bali