Terkait Rancangan UU Cipta Kerja, Ini Pernyataan Sikap PWI

kataSAPA.com

Jakarta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak hadirnya pasal-pasal yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Selain itu, PWI juga menolak pasal-pasal yang memberi kewenangan pemerintah memberi sanksi kepada pers.

Meski demikian, ada pasal-pasal dalam draft RUU itu yang akan mendukung pers supaya makin profesional yang perlu didukung.

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, menegaskan hal itu, Kamis (20/2/2020) di Jakarta, usai melakukan diskusi terbatas mengenai RUU Cipta Kerja yang bersentuhan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Kami menolak adanya Pasal 18 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi terkait pelanggaran Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers, tegas Atal Depari melalui pernyataan tertulisnya.

UU Pers tidak boleh membuka pintu belakang dengan memberikan kewenangan melalui PP. Silakan sanksi diatur pada Pasal 18 ayat (3) UU Pers saja seperti sekarang ini. Namun bila nominalnya mau dinaikkan silakan, PWI setuju, asal tidak membunuh kemerdekaan pers.

Mengenai naiknya sanksi sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2), sikap PWI setuju. Inikan bentuk kesetaraan dihadapan hukum, baik untuk orang yang menghalangi kerja jurnalistik maupun perusahaan pers pelanggar Pasal 5 ayat (1) UU Pers.

Naiknya sanksi ini diharapkan bisa menjadi pengingat baik kepada masyarakat atau pers itu sendiri. Sanksi pidana pers yang semula pidana dendanya Rp 500 juta naik menjadi Rp 2 miliar.

Terkait Pasal 18 ayat (1) khususnya yang merujuk kepada Pasal 4 ayat (3), Atal meminta narasinya diubah. Legal standing pasal ini tidak semata perusahaan pers tetapi juga wartawan. Setidaknya ada dalam penjelasan yang dimaksud pers nasional adalah perusahaan pers dan atau wartawan, ujarnya.

UKW dan Verifikasi

Ketum PWI Pusat mendukung uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan pers hadir dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. PWI akan usulkan agar UKW dan Verifikasi Perusahaan Pers diatur langsung dalam UU, tidak seperti sekarang ini, jelasnya.

Pasal 7 UU Pers yang selama ini hanya dua ayat, perlu ditambah. PWI usulkan Pasal 7 ayat (1) wartawan Indonesia wajib mengikuti pelatihan khusus dan uji kompetensi wartawan.

Pasal 7 ayat (2) Wartawan Indonesia wajib masuk dalam organisasi profesi kewartawanan.

Pasal 7 ayat (3) Wartawan Indonesia wajib memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.

Atal Depari juga meminta verifikasi perusahaan pers masuk menjadi syarat yang diatur pada Pasal 9 UU Pers. Jadi selain berbadan hukum wajib terverifikasi namun verifikasinya tidak mengarah kepada pers industri. Verifikasinya lebih untuk melihat apakah badan hukumnya sudah sesuai.

Hal lain yang menjadi konsentrasi PWI adalah sistem pertanggungjawaban sebagaimana diatur Pasal 12 UU Pers yang sekarang ini masih membuka celah, masuknya pidana lain.

Kami usulkan pada Pasal 12 ini dikunci, bila terjadi sengketa pemberitaan hanya ditangani sesuai UU Pers. Bisa hak jawab, hak koreksi dan mediasi di Dewan Pers. Paling berat adalah pidana pers sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 18 ayat (2), jelasnya. (rls)

sumber: fajar.co.id
katasapa.com

Status Darurat Kesehatan Masyarakat Ditetapkan, Jokowi: Dasar Hukumnya UU Nomor 6/2018

katasapa.com

Darurat Sipil Hadapi Pandemi Corona, Habib Aboe: Tidak Ada Satu pun Negara di Dunia Memberlakukan

katasapa.com

Firli Cs Dinilai Langgar UU KPK, Tak Ungkap Calon Deputi Penindakannya

katasapa.com

Rencana Darurat Sipil Covid-19 Dinilai Kurang Tepat, Praktisi Hukum Sarankan Ini

katasapa.com

ROTI’O Promo BUY 1 GET 1 Semua Variant Pastry & Roti

katasapa.com

Anies Baswedan Surati Jokowi Minta Lockdown Jakarta

katasapa.com

Hasil Swab Negatif, 2 PDP Corona Sragen Turun  Status Jadi ODP

katasapa.com

Penampakan Semar di Erupsi Merapi, Tanda Pagebluk Corona Berakhir?

katasapa.com

Kades Karangtengah Digerebek Warga di Rumah Selingkuhan, Ini Tanggapan Pemkab Wonogiri

katasapa.com

3 Provinsi di Indonesia Masih Aman dari Corona, Mana Saja?

katasapa.com

503 ODP Corona Miskin di Klaten Dapat Bantuan Sembako

katasapa.com

Bus AKAP Dilarang Keluar-Masuk Jakarta Mulai Malam Ini

katasapa.com

Spanyol dan Belanda Keluhkan APD Masker dari China

katasapa.com

Sah! Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ini Opsi Tanggalnya

katasapa.com

APPI Keberatan Pemotongan Gaji, Persis Solo Enggan Komentar

katasapa.com

Orang Mudik Saat Wabah Corona, Sultan HB X: Mosok Pulang Enggak Boleh

katasapa.com

Di Wonogiri Tak Semua Pemudik Otomatis Jadi ODP Corona

katasapa.com

Instagram Ramai #UntilTommorow Challenge, Begini Cara Mainnya

katasapa.com

Technopark Sragen Jadi RS Darurat, Kapasitas 26 Kamar Permanen

katasapa.com

Larangan Bus AKAP Keluar-Masuk Jakarta Batal, Ini Penjelasannya

katasapa.com

Honda China Crossover SUV Model Baru Mirip HR-V

katasapa.com

PNS Dilarang Mudik, Cegah Penyebaran Wabah Virus Corona

katasapa.com

Hari Ini Dalam Sejarah: 31 Maret 627, Pertempuran Khandaq Meletus

katasapa.com

Dianggap Tak Pantas, Filter Corona Dihapus Instagram

katasapa.com

Ten Days, Kursus Eksklusif IMNI

katasapa.com

Barcelona Libatkan Satu Pemain Lagi dalam Transfer Lautaro Martinez

katasapa.com

Wonderkid Liverpool Ini Mirip Cristiano Ronaldo Tapi Ditolak Everton

katasapa.com

Cegah Corona, Melanie Subono Sedih Melihat Perayaan Ultah Keponakannya Dibatasi Pagar

katasapa.com

Update Covid-19 di Sumut, Pasien Positif Bertambah Jadi 20, Darurat Siaga Diperpanjang

katasapa.com

Mengapa Pemerintah Tidak Terapkan Lockdown Wilayah