Draf Omnibus Law Bermasalah, Menteri Jokowi Diduga Masih Silang Pendapat

kataSAPA.com

Solopos.com, JAKARTA -- Draf omnibus law RUU Cipta Kerja bukan hanya dianggap bermasalah dari sisi konten yang ditentang buruh, aktivis lingkungan, dan organisasi pers. Kasus "salah ketik" pasal 170 draf RUU itu juga menjadi indikasi masalah yang serius.

Praktisi hukum Ade Irfan Pulungan curiga banyak aparatur negara, termasuk para pembantu presiden, tidak mempunyai pemahaman yang utuh atas visi Presiden terhadap omnibus law.

"Akibatnya, banyak penjelasan menteri ataupun staf presiden yang seakan bertentangan dengan niat dan tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam usulan Omnibus Law Cipta Kerja," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis/JIBI, Sabtu (22/2/2020).

Susur Sungai Maut SMPN 1 Turi, Sekolah Lain: Kegiatan Pramuka Tidak Boleh Dadakan

Politikus PPP yang pernah menjadi Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini mencontohkan kasus "salah ketik" pasal 170 RUU Cipta Kerja. Di situ tertulis aturan aneh, yaitu pemerintah bisa mengubah undang-undang dengan peraturan pemerintah.

"RUU yang telah diserahkan Pemerintah kepada DPR, tapi masih ada yang 'salah ketik', sangat bertentangan dengan doktrin hukum dan sistem hierarki hukum di Indonesia," tambahnya.

Susur Sungai Maut SMPN 1 Turi Sleman, Netizen Ini Minta Jangan Salahkan Pramuka

Menurut Ade, omnibus law sebenarnya merupakan ide dan gagasan yang sangat baik dan brilian dari Presiden Jokowi. Dia mengklaim omnibus law merupakan terobosan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di tengah kondisi global yang tidak membaik. Tujuannya adalah memudahkan investor masuk Indonesia dengan menghilangkan hal-hal yang dianggap menghambat investasi.

Namun, dalam pelaksanaan gagasan dan terobosan ini, Ade menilai aparatur negara belum dapat menyampaikan gagasan tersebut ke dalam koridor hukum yang baik.

Tinggalkan Siswa di Sungai, Pembina Pramuka SMPN 1 Turi Sleman Jadi Tersangka

"Akibatnya, keterangan yang mereka sampaikan ke publik cenderung menimbulkan salah persepsi, bahkan dapat menimbulkan kegaduhan," jelasnya.

Pemahaman yang salah dari aparatur pemerintahan itu tidak mampu menerjemahkan keinginan Presiden Jokowi terhadap omnibus law," tambah Ade.

Oleh sebab itu, sebagai salah satu komponen pemenangan Jokowi dalam Pemilu Presiden 2019, Ade menyarankan agar Presiden Jokowi melakukan upgrading kepada seluruh Aparatur pemerintahan.

Susur Sungai SMPN 1 Turi Sleman Ternyata Mendadak karena Tak Ada Kegiatan

"Ini untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang visi-misi dan keinginan Presiden agar tercipta suasana irama yang sama, baik dari sisi komunikasi maupun pemikiran. Sehingga terobosan ini bisa dijalankan dengan baik dan tidak menimbulkan pemahaman yang salah," harapnya.

Selain itu, menurut Ade, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Satgas Omnibus Law layak diberi "kartu merah" atas kinerja yang buruk. Kedua lembaga itu telah ditunjuk sebagai penanggung jawab pengajuan RUU Ciptaker dan harus segera dievaluasi oleh Presiden.

Oleh sebab itu, Ade menyarankan perbaikan RUU berkonsep omnibus law terutama Cipta Kerja perlu disegerakan agar sinkron dengan gagasan Jokowi.

Tak Tahu Susur Sungai Sempor, Kepala SMPN 1 Turi Anggap Siswa Sudah Terbiasa

"Ke depannya memang sangat dibutuhkan adanya Badan Legislasi Nasional untuk dapat mencermati usulan regulasi yang diinginkan agar tidak keliru serta dapat melakukan sinkronisasi atas semua regulasi baik dari pusat sampai ke daerah," tutupnya.

The post Draf Omnibus Law Bermasalah, Menteri Jokowi Diduga Masih Silang Pendapat appeared first on Solopos.com.

katasapa.com

Liverpool Ingin Datangkan Lagi Raheem Sterling

katasapa.com

Real Madrid Mulai Berpikir Potong Gaji Pemain

katasapa.com

PKB Siap Potong Gaji Anggotanya untuk Penanganan Covid-19

katasapa.com

Status Darurat Kesehatan Masyarakat Ditetapkan, Jokowi: Dasar Hukumnya UU Nomor 6/2018

katasapa.com

Darurat Sipil Hadapi Pandemi Corona, Habib Aboe: Tidak Ada Satu pun Negara di Dunia Memberlakukan

katasapa.com

Firli Cs Dinilai Langgar UU KPK, Tak Ungkap Calon Deputi Penindakannya

katasapa.com

Rencana Darurat Sipil Covid-19 Dinilai Kurang Tepat, Praktisi Hukum Sarankan Ini

katasapa.com

ROTI’O Promo BUY 1 GET 1 Semua Variant Pastry & Roti

katasapa.com

Anies Baswedan Surati Jokowi Minta Lockdown Jakarta

katasapa.com

Hasil Swab Negatif, 2 PDP Corona Sragen Turun  Status Jadi ODP

katasapa.com

Penampakan Semar di Erupsi Merapi, Tanda Pagebluk Corona Berakhir?

katasapa.com

Kades Karangtengah Digerebek Warga di Rumah Selingkuhan, Ini Tanggapan Pemkab Wonogiri

katasapa.com

3 Provinsi di Indonesia Masih Aman dari Corona, Mana Saja?

katasapa.com

503 ODP Corona Miskin di Klaten Dapat Bantuan Sembako

katasapa.com

Bus AKAP Dilarang Keluar-Masuk Jakarta Mulai Malam Ini

katasapa.com

Spanyol dan Belanda Keluhkan APD Masker dari China

katasapa.com

Sah! Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ini Opsi Tanggalnya

katasapa.com

APPI Keberatan Pemotongan Gaji, Persis Solo Enggan Komentar

katasapa.com

Orang Mudik Saat Wabah Corona, Sultan HB X: Mosok Pulang Enggak Boleh

katasapa.com

Di Wonogiri Tak Semua Pemudik Otomatis Jadi ODP Corona

katasapa.com

Instagram Ramai #UntilTommorow Challenge, Begini Cara Mainnya

katasapa.com

Technopark Sragen Jadi RS Darurat, Kapasitas 26 Kamar Permanen

katasapa.com

Larangan Bus AKAP Keluar-Masuk Jakarta Batal, Ini Penjelasannya

katasapa.com

Honda China Crossover SUV Model Baru Mirip HR-V

katasapa.com

PNS Dilarang Mudik, Cegah Penyebaran Wabah Virus Corona

katasapa.com

Hari Ini Dalam Sejarah: 31 Maret 627, Pertempuran Khandaq Meletus

katasapa.com

Dianggap Tak Pantas, Filter Corona Dihapus Instagram

katasapa.com

Ten Days, Kursus Eksklusif IMNI

katasapa.com

Barcelona Libatkan Satu Pemain Lagi dalam Transfer Lautaro Martinez

katasapa.com

Wonderkid Liverpool Ini Mirip Cristiano Ronaldo Tapi Ditolak Everton