Pakar: Mirip Orde Baru, Omnibus Law Anggap Pers Penghambat Investasi

kataSAPA.com

Solopos.com, JAKARTA -- Tak hanya buruh, komunitas pers juga merasa terdampak omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Hal ini dinilai tak lepas dari cara pandang pemerintah terhadap pers yang dianggap menghambat investasi.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga akan menyasar kelompok pekerja media atau pers. Pandangan ini tak ubahnya dengan cara berpikir pejabat-pejabat di era Orde Baru.

Wakil Ketua Sekolah Hukum Jentera itu menilai pemerintah saat ini melihat insan pers sebagai kelompok yang juga berdampak pada terhambatnya investasi yang masuk ke Indonesia.

Tragedi Sungai Sempor, 6 Pembina Pramuka SMPN 1 Turi Sleman Diperiksa Polisi

"Undang-undang ini karena ingin berusaha agar tidak terganggu, di dalamnya itu ada soal pers, ada juga soal pertahanan dan keamanan, jadi polisi juga nanti mengamankan investasi. Nah jadi kalau saya sih membacanya media massa itu dianggap sebagai kelompok yang bisa menggangu keamanan investasi," kata Bivitri saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Sebagai informasi, terdapat dua pasal yakni pasal 11 dan 18 dalam Undang Undang No 40/1999 tentang Pers yang akan direvisi RUU berkonsep omnibus law. Pasal itu yakni terkait soal modal asing dan ketentuan pidana.

Tak Tahu Susur Sungai Sempor, Kepala SMPN 1 Turi Anggap Siswa Sudah Terbiasa

Oleh sebab itu, Bivitri berpendapat RUU ini hanya memikirkan agenda-agenda pembangunan, investasi, bahkan menguatkan presiden sebagai tokoh sentral dalam menentukan kebijakan negara. Situasi ini tak beda jauh dengan era orde baru pimpinan Soeharto.

"Ini sebenarnya yang terjadi pada masa Orde Baru, soal good government dipinggirkan, karena waktu itu kan istilahnya 'pembangunan yes politik no', waktu zaman Soeharto dulu, kemudian tidak hanya fondasi ekonomi, tetapi juga governance-nya rapuh sekali, karena waktu itu korupsi dibiarkan kemudian tumbuh kroni-kroni," kata Bivitri.

Susur Sungai SMPN 1 Turi Sleman Makan Korban, Pakar: Konyol dan Bahaya!

Bivitri melihat indikasi kembali ke Orde Baru tersebut sudah terlihat ketika pemerintah kompak bersama DPR melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nah bahayanya, cara pikir pemerintah saat ini kan cenderung ke situ, bahwa yang penting investasi, masalah korupsi dan sebagainya pinggirkan saja dulu karena mengganggu Investasi. Bahkan sebelum RUU ini diajukan KPK-nya memang menurut saya secara sistematis sudah dimatikan," ucapnya.

Menurutnya jika ini terus dilanjutkan, maka bukan tidak mungkin penolakan-penolakan kecil dari kaum buruh yang sudah dilakukan beberapa hari belakangan akan semakin membesar dan meluas ke seluruh elemen masyarakat.

8 Paslon PDIP untuk Pilkada di Jateng Diputuskan Rabu 19 Februari, Ini Daftarnya

Sebelumnya, sejumlah organisasi pers seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan LBH Pers, menyoroti dampak omnibus law ini terhadap pers. Selain mengatur soal investasi, RUU ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam UU No 40/1999 tentang Pers.

Setidaknya ada dua pasal yang akan diubah, yaitu soal modal asing dan ketentuan pidana. Rincian dari pasal asli dan usulan revisi, ada di bawah ini:

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 18
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.
(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Direvisi menjadi:
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.
(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.

The post Pakar: Mirip Orde Baru, Omnibus Law Anggap Pers Penghambat Investasi appeared first on Solopos.com.

katasapa.com

Liverpool Ingin Datangkan Lagi Raheem Sterling

katasapa.com

Real Madrid Mulai Berpikir Potong Gaji Pemain

katasapa.com

PKB Siap Potong Gaji Anggotanya untuk Penanganan Covid-19

katasapa.com

Status Darurat Kesehatan Masyarakat Ditetapkan, Jokowi: Dasar Hukumnya UU Nomor 6/2018

katasapa.com

Darurat Sipil Hadapi Pandemi Corona, Habib Aboe: Tidak Ada Satu pun Negara di Dunia Memberlakukan

katasapa.com

Firli Cs Dinilai Langgar UU KPK, Tak Ungkap Calon Deputi Penindakannya

katasapa.com

Rencana Darurat Sipil Covid-19 Dinilai Kurang Tepat, Praktisi Hukum Sarankan Ini

katasapa.com

ROTI’O Promo BUY 1 GET 1 Semua Variant Pastry & Roti

katasapa.com

Anies Baswedan Surati Jokowi Minta Lockdown Jakarta

katasapa.com

Hasil Swab Negatif, 2 PDP Corona Sragen Turun  Status Jadi ODP

katasapa.com

Penampakan Semar di Erupsi Merapi, Tanda Pagebluk Corona Berakhir?

katasapa.com

Kades Karangtengah Digerebek Warga di Rumah Selingkuhan, Ini Tanggapan Pemkab Wonogiri

katasapa.com

3 Provinsi di Indonesia Masih Aman dari Corona, Mana Saja?

katasapa.com

503 ODP Corona Miskin di Klaten Dapat Bantuan Sembako

katasapa.com

Bus AKAP Dilarang Keluar-Masuk Jakarta Mulai Malam Ini

katasapa.com

Spanyol dan Belanda Keluhkan APD Masker dari China

katasapa.com

Sah! Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ini Opsi Tanggalnya

katasapa.com

APPI Keberatan Pemotongan Gaji, Persis Solo Enggan Komentar

katasapa.com

Orang Mudik Saat Wabah Corona, Sultan HB X: Mosok Pulang Enggak Boleh

katasapa.com

Di Wonogiri Tak Semua Pemudik Otomatis Jadi ODP Corona

katasapa.com

Instagram Ramai #UntilTommorow Challenge, Begini Cara Mainnya

katasapa.com

Technopark Sragen Jadi RS Darurat, Kapasitas 26 Kamar Permanen

katasapa.com

Larangan Bus AKAP Keluar-Masuk Jakarta Batal, Ini Penjelasannya

katasapa.com

Honda China Crossover SUV Model Baru Mirip HR-V

katasapa.com

PNS Dilarang Mudik, Cegah Penyebaran Wabah Virus Corona

katasapa.com

Hari Ini Dalam Sejarah: 31 Maret 627, Pertempuran Khandaq Meletus

katasapa.com

Dianggap Tak Pantas, Filter Corona Dihapus Instagram

katasapa.com

Ten Days, Kursus Eksklusif IMNI

katasapa.com

Barcelona Libatkan Satu Pemain Lagi dalam Transfer Lautaro Martinez

katasapa.com

Wonderkid Liverpool Ini Mirip Cristiano Ronaldo Tapi Ditolak Everton