Ngotot Menolak Lockdown, Jubir Jokowi Malah Sindir Anies: Publik Butuh yang Rasional, Tak Perlu ‘Efek Kejut’

kataSAPA.com
Jurubicara Istana Kepresidenan Fadjroel Rachman

JAKARTA Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menerangkan sampai hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengambil langkah lockdown.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memilh mengimbau pembatasan sosial atau social distancing dan melakukan rapid test.

Presiden Joko Widodo tidak memilih kebijakan karantina wilayah, tetapi memilih kebijakan pembatasan sosial. Dalam situasi pandemi Covid-19 sekarang, tak boleh ada kebijakan coba-coba yang tak terukur, kata Fadjroel kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/3).

Menyinggung kebijakan coba-coba, Fadjroel menyebut efek kejut yang dipilih Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Menurut dia, efek kejut dari opsi lockdown merupakan kebijakan yang kurang rasional dan tak terukur.

Publik tak memerlukan kebijakan efek kejut tapi kebijakan rasional dan terukur yang memadukan kepemimpinan organisasi, kepemimpinan operasional, dan kepemimpinan informasi terpusat sebagaimana yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai panglima perang melawan pandemi Covid-19, jelas Fadjroel.

Fadjroel mengatakan, seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah mempertimbangkan tingkat nasional, terukur, serta penuh kehati-hatian.

Mengingat, kebijakan yang diambil pemerintah baik di pusat maupun daerah berdampak luas pada jutaan rakyat Indonesia. Hingga saat ini, kasus virus corona di Indonesia semakin meningkat.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pasien, permintaan untuk mengkarantina wilayah atau lockdown terus disuarakan oleh masyarakat.

Namun begitu, hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengambil langkah lockdown. Jokowi lebih memilih imbauan untuk pembatasan sosial (sosial distance) serta melakukan rapid test (tes cepat) kepada masyakarat.

Rapid test dinilai bisa menjadi pendeteksi awal orang yang terpapar virus corona (COVID-19).

Fadjroel mengatakan, pemerintah pusat dan daerah secara terukur wajib menjalankan kebijakan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan UUD 1945, UU UU No: 6/2018 tentang Karantinaan Kesehatan, lalu Inpres No. 4/2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

Aturan lainnya, Keppres No: 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Gugus Tugas yang dikomandoi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo ituberada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Selain itu juga memperhatikan peraturan teknis Menteri Kesehatan berupa Surat Edaran No.HK.02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Covid-19. Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) ini mengakui, karantina wilayah atau lockdown memang salah satu kebijakan yang tertuang dalam Nomor 6 Tahun 2018 sebagai respons atas kedaruratan kesehatan masyarakat.

Namun, kata Fadjroel, kebijakan itu harus memperhatikan keselamatan dan kehidupan publik. Presiden Jokowi lebih memilih mengambil kebijakan pembatasan sosial (Social Distance).

Bahwa benar menurut UU tersebut dimungkinkan adanya karantina wilayah (lockdown), tetapi kehati-hatian mempertimbangkan keselamatan dan kehidupan publik tetap menjadi prioritas dalam memutuskan kebijakan publik, ujar aktivis mahasiswa 1980 -1998 ini.

(sta/rmol/pojoksatu)

The post Ngotot Menolak Lockdown, Jubir Jokowi Malah Sindir Anies: Publik Butuh yang Rasional, Tak Perlu Efek Kejut appeared first on .

sumber: pojoksatu.id
katasapa.com

194 Calon Penumpang Ditolak Naik Kereta Api dari Semarang

katasapa.com

Penghentian Operasional KA Jarak Jauh Diperpanjang Sampai 30 Juni

katasapa.com

374 Warga Karanganyar di Jabodetabek Dapat Bansos Pemprov Jateng

katasapa.com

Mau Dilaporkan ke Polisi, Farid Gaban: Kok Tidak Bantai dengan Argumen?

katasapa.com

Pelajar di Filipina Tak Boleh Masuk Sekolah Sampai Vaksin Covid-19 Tersedia

katasapa.com

Ada Hantu Korban KDRT di Rumah Pocong Sumi Jogja

katasapa.com

Dampak Pandemi, Oleh-oleh Khas Cirebon Turun Hingga 90 Persen

katasapa.com

Mulai Besok Grage Mall dan Grage City Mall Siap Beroperasi Kembali

katasapa.com

Tenant Grage Mall Dan Grage City Mall Siap Ikuti Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

katasapa.com

Fans Manchester United Girang Paul Pogba Latihan Bareng Bruno Fernandes

katasapa.com

WAJIB TAU! 10 Rekor Lionel Messi Yang Jarang Dibahas!

katasapa.com

Lego Old Trafford Bikin Sibuk Sir Alex Ferguson Selama Lockdown

katasapa.com

11 Pemain Bintang yang Gagal Bersinar di Liga Inggris, Mayoritas Chelsea

katasapa.com

Salzburg Pancing Liverpool Rekrut Lagi Dua Pemainnya

katasapa.com

Begini Cara Batalyon C Pelopor Rayakan Halalbihalal di Tengah Pandemi Covid-19

katasapa.com

Dampak Pandemi Covid-19, Kinerja Industri Otomotif Diprediksi Turun 40 Persen

katasapa.com

Innalilahi, Dua Balita Hangus Terbakar Saat Main Petak Umpet Didalam Mobil

katasapa.com

Kisah Pilu Dua Balita Terjebak dan Terbakar dalam Sedan, Pemilik: Pintu Mobil dalam Keadaan Tidak Dikunci

katasapa.com

Tingkatkan Kompetensi SDM Indonesia, Telkom dan Jababeka & Co Jalin Kerjasama

katasapa.com

Jerinx : Terawan & Siti Fadilah Dibungkam, Deddy Corbuzier Coba Dibungkam

katasapa.com

Begini Penjelasan Unhas Soal Penemuan Bendera Bergambar Palu Arit

katasapa.com

Hendak Rayakan Ulang Tahun Hari Kamis, Ibu Deeja: Anak Saya Sudah di Surga

katasapa.com

Ridwan Kamil: Jawa Barat Dinilai Punya Manajemen Sangat Baik Soal Penanganan COVID-19

katasapa.com

Skema Penerapan New Normal di Sulsel Mulai Dibahas

katasapa.com

Dewi Perssik Dibuat Kesal, Niat Bantu Kakek Viral Malah Dipersulit

katasapa.com

Tiga Puskesmas di Medan Ditutup setelah Pimpinannya Positif Corona

katasapa.com

Tragis! Anak Bunuh Ayah Kandung di Pasangkayu Sulbar Gara-Gara Uang

katasapa.com

Jumlah Warga Terpapar Corona Meningkat, Pemko Medan Siap Laksanakan New Normal

katasapa.com

Demi Datangkan Dua Pemain Ini, MU Pinjam Uang Rp2,3 Triliun

katasapa.com

Ombudsman Sebut Sistem Koordinasi Gugus Tugas Covid-19 Sumut Belum Baik