Heboh SE Penutupan Jabodetabek, Ini Klarifikasi Kemenhub

kataSAPA.com
penutupan akses transportasi Jabodetabek

Solopos.com, JAKARTA -- Jagat media sosial dihebohkan Surat Edaran atau SE Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang penutupan akses masuk Jabodetabek. SE Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub itu berisi tentang pembatasan transportasi selama masa pandemi corona.

Seberapa validkah SE tersebut?

Masyarakat langsung merespons penetapan itu karena terkesan sangat mendadak. Selain itu, SE penutupan transportasi Jabodetabek itu dinilai tidak mempertimbangkan aspek lain yang dapat mengganggu mobilitas yang lebih besar.

Larangan Bus AKAP Keluar-Masuk Jakarta Batal, Ini Penjelasannya

Kemenhub saat dimintai konfirmasi menyatakan saat ini instansi tersebut masih sebatas memberikan rekomendasi kepada daerah. Dalam hal ini, daerah yang dimaksud adalah yang sudah diperkenankan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Jika sudah ditetapkan berstatus PSBB, suatu daerah dapat melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi. Hal itu untuk mengurangi pergerakan orang dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Artinya, penutupan akses transportasi Jabodetabek harus didahului status PSBB.Juri Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan sesuai PP No. 21/2020, status PSBB daerah harus disetujui Kementerian Kesehatan.

Malaysia Lockdown, 34.000-an WNI Pulang ke Indonesia

"Dengan demikian jika belum secara resmi mendapatkan persetujuan Kemenkes mengenai status PSBB Daerah belum dapat melakukan pembatasan transportasi," jelasnya, Rabu (1/4/2020).

Sebaliknya, kata Adita, bagi wilayah di Jabodetabek yang sudah berstatus PSBB, SE BPTJ No 5/2020 dapat menjadi pedoman penutupan akses transportasi. Jadi, tidak ada penghentian transportasi di Jabodetabek.

Tolak Lockdown, Jokowi Minta Desa Siapkan Isolasi Mandiri

Staf Khusus Bidang Kelembagaan dan Media Kemenko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi juga mengklarifikasi SE tersebut. Menurutnya, SE itu bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah apabila yang bisa menerapkan PSBB.

Seizin Kemenkes

Kepala daerah dapat melakukan pembatasan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Namun sesuai PP No. 21/2020, PSBB harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkes. Jika belum secara resmi mendapatkan persetujuan Kemenkes, maka kepala daerah belum dapat melakukan pembatasan transportasi.

Wabah Corona, Menkumham Ingin Napi Narkoba & Koruptor Dibebaskan

Terkait isu penutupan akses transportasi Jabodetabek, sebelumnya muncul kebijakan larangan bus antar kota antar provinsi (AKAP) keluar-masuk Jakarta. Namun kebijakan itu tiba-tiba batal.

Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) mengaku kebijakan pembatasan itu kembali dicabut Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Larangan itu seyogyanya berlaku mulai Senin (30/3/2020) malam pukul 18.00 WIB.

Daerah Karantina Sendiri-Sendiri, Jokowi: Lockdown Itu Apa Sih?

Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Haryono mengatakan sejauh ini bus AKAP masih melayani dan beroperasi. Hal ini berdasarkan arahan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, pemerintah beralasan masih menunggu hasil kajian lebih lanjut.

The post Heboh SE Penutupan Jabodetabek, Ini Klarifikasi Kemenhub appeared first on Solopos.com.

katasapa.com

Akses Lima Pintu Masuk Tol Arah Jakarta di Cirebon Dibatasi

katasapa.com

25 Tahun Telkomsel Konsisten Melayani Negri Untuk Terus Bergerak Maju Bersama Indonesia

katasapa.com

Chelsea Abaikan Klausul Buyback Winger Muda Sassuolo

katasapa.com

Liverpool Tak Rekrut Bek Kanan Baru Karena Pemain Ini

katasapa.com

Chelsea Bidik Bintang Porto yang Namanya Mirip Virus Gantikan Jadon Sancho

katasapa.com

Pendekatan Berbahaya Dortmund, Bener Kan Gol Bayern Akhirnya Terjadi

katasapa.com

Apa yang Bisa Fans Dapatkan pada Lanjutan NBA di Resort Disney?

katasapa.com

Permintaan Mobil Bekas Selama Ramadan 2020 Anjlok 40 Persen

katasapa.com

Penyebab Pedal Kopling Bergetar Saat Digunakan, Ini Cara Mengatasinya

katasapa.com

Pemkot Makassar Segera Berlakukan Konsep New Normal Berbasis Lokal

katasapa.com

Kendalikan OPT Lewat AW-IPM, Kualitas dan Kuantitas Ekspor Manggis Makin Manis

katasapa.com

BPPSDMP Kementan: Maksimalkan Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal

katasapa.com

Haedar Nashir: Tidak Boleh Lengah Atas Nama Berdamai dengan Covid-19

katasapa.com

GM Cabang Makassar : Pas Masuk Paotere Sesuai PD dan Kesepakatan Bersama

katasapa.com

Yusran Jusuf Segera Urai Kemacetan Balai Kota

katasapa.com

109 Tenaga Kesehatan Dipecat, Ombudsman: Terjadi Maladministrasi

katasapa.com

Yogya dan Wacana 'New Normal' di Tengah Pandemi

katasapa.com

Perjuangkan Kebenaran, Shalehan Rebut $10.000 Kontes Radio Singapura

katasapa.com

Miris! Jalan ke Tawangmangu Karanganyar Macet H+1 Lebaran

katasapa.com

Masyarakat Bandel, Kasus Covid-19 Diprediksi Meledak Setelah Lebaran

katasapa.com

1 Warga Positif Covid-19, DKK Sragen Terjunkan Tim Tracing ke Pringanom Masaran

katasapa.com

Video Tawangmangu Karanganyar Macet, Seluruh Objek Wisata Tutup

katasapa.com

Status KLB Corona Kota Solo Dievaluasi Pekan Ini, Lanjut Atau Dicabut?

katasapa.com

PSBB Tahap III Jakarta di Tengah Ancaman Arus Balik, Anies Ketar-Ketir

katasapa.com

Lebaran Saat Covid-19, Kendaraan Melintas di Sukoharjo Turun Drastis

katasapa.com

Pemudik Mau Keluar-Masuk Jakarta? Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

katasapa.com

Pembatasan Dicabut, Jalan Lawu Karanganyar Dibuka Total Mulai Selasa

katasapa.com

Lebaran Hari Kedua, Solo Sepi Nyenyet

katasapa.com

Enggan Tilang Pemudik, Satlantas Klaten: Mereka Mau Putar Balik

katasapa.com

Kenormalan Baru