Omnibus Law Mendadak Muncul di Perppu Corona Jokowi

kataSAPA.com
Jokowi Bantuan Masyarakat Bawah, kedaruratan kesehatan masyarakat, bantuan sosial corona, omnibus law perppu

Solopos.com, JAKARTA -- Dua klausul Omnibus Law Perpajakan mendadak muncul dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu penanganan wabah corona. PerppuNo. 1/2020 itu mengatur Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Klausul Omnibus Law pertama yang masuk adalah pemangkasan tarif pajak penghasilan atau PPh Badan dari 25% menjadi 22% dan 20%. Klausul kedua adalah perlakuan perpajakan bagi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Malaysia Lockdown, 34.000-an WNI Pulang ke Indonesia

Melalui Perppu ini, penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% yang seharusnya berlaku pada 2021 dan tarif 20% pada 2023, dimajukan satu tahun. Tarif PPh Badan 22% bakal berlaku pada 2020 dan 2021, sedangkan tarif PPh Badan 20% bakal berlaku pada 2022.

Berdasarkan ketentuan Omnibus Law dalam Perppu corona ini, korporasi dengan syarat tertentu bisa mendapatkan diskon PPh 3%. Syaratnya perusahaan itu berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah saham yang diperdagangkan di bursa efek sebesar 40% atau lebih.

Tolak Lockdown, Jokowi Minta Desa Siapkan Isolasi Mandiri

Selanjutnya, dua klausul terkait PMSE yakni pengenaan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud. Selain itu jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean. Ketiga, pengenaan PPh atau pajak transaksi elektronik (PTE) bagi subjek pajak luar negeri yang memenuhi significant economic presence.

Pajak Transaksi Elektronik

Omnibus Law dalam Perppu corona juga mengatur soal pajak pertambahan nilai (PPN).Terkait PPN, pedagang, penyedia jasa luar negeri, atau penyelenggara PMSE, diperintahkan memungut, menyetor, dan melaporkan PPN setelah ditunjuk Menteri Keuangan. Hal itu berlaku baik para pelaku usaha dalam negeri ataupun dalam negeri.

Wabah Corona, Menkumham Ingin Napi Narkoba & Koruptor Dibebaskan

Soal PPh, pedagang serta penyedia jasa luar negeri ataupun penyelenggara PMSE luar negeri dapat diperlakukan sebagai badan usaha tetap (BUT). Mereka tetap dikenai PPh jika memenuhi ketentuan significant economic presence.

Significant economic presence terpenuhi apabila pihak tersebut memiliki peredaran bruto konsolidasi grup usaha mencapai jumlah tertentu. Selain itu memiliki penjualan di Indonesia mencapai jumlah tertentu, atau pengguna aktif di media digital mencapai jumlah tertentu.

Daerah Karantina Sendiri-Sendiri, Jokowi: Lockdown Itu Apa Sih?

Klausul Omnibus Law dalam Perppu corona ini juga mengatur pajak transaksi elektronik kepada pihak pembeli online di Indonesia. Hal itu diberlakukan jika pelaku dan penyelenggara PMSE tidak bisa dijadikan BUT karena terganjal perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Besar tarif, dasar pengenaan, dan tata cara menghitung PPh serta PTE yang dikenakan masih akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah lewat PP.

The post Omnibus Law Mendadak Muncul di Perppu Corona Jokowi appeared first on Solopos.com.

katasapa.com

Akses Lima Pintu Masuk Tol Arah Jakarta di Cirebon Dibatasi

katasapa.com

25 Tahun Telkomsel Konsisten Melayani Negri Untuk Terus Bergerak Maju Bersama Indonesia

katasapa.com

Chelsea Abaikan Klausul Buyback Winger Muda Sassuolo

katasapa.com

Liverpool Tak Rekrut Bek Kanan Baru Karena Pemain Ini

katasapa.com

Chelsea Bidik Bintang Porto yang Namanya Mirip Virus Gantikan Jadon Sancho

katasapa.com

Pendekatan Berbahaya Dortmund, Bener Kan Gol Bayern Akhirnya Terjadi

katasapa.com

Apa yang Bisa Fans Dapatkan pada Lanjutan NBA di Resort Disney?

katasapa.com

Permintaan Mobil Bekas Selama Ramadan 2020 Anjlok 40 Persen

katasapa.com

Penyebab Pedal Kopling Bergetar Saat Digunakan, Ini Cara Mengatasinya

katasapa.com

Pemkot Makassar Segera Berlakukan Konsep New Normal Berbasis Lokal

katasapa.com

Kendalikan OPT Lewat AW-IPM, Kualitas dan Kuantitas Ekspor Manggis Makin Manis

katasapa.com

BPPSDMP Kementan: Maksimalkan Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal

katasapa.com

Haedar Nashir: Tidak Boleh Lengah Atas Nama Berdamai dengan Covid-19

katasapa.com

GM Cabang Makassar : Pas Masuk Paotere Sesuai PD dan Kesepakatan Bersama

katasapa.com

Yusran Jusuf Segera Urai Kemacetan Balai Kota

katasapa.com

109 Tenaga Kesehatan Dipecat, Ombudsman: Terjadi Maladministrasi

katasapa.com

Yogya dan Wacana 'New Normal' di Tengah Pandemi

katasapa.com

Perjuangkan Kebenaran, Shalehan Rebut $10.000 Kontes Radio Singapura

katasapa.com

Miris! Jalan ke Tawangmangu Karanganyar Macet H+1 Lebaran

katasapa.com

Masyarakat Bandel, Kasus Covid-19 Diprediksi Meledak Setelah Lebaran

katasapa.com

1 Warga Positif Covid-19, DKK Sragen Terjunkan Tim Tracing ke Pringanom Masaran

katasapa.com

Video Tawangmangu Karanganyar Macet, Seluruh Objek Wisata Tutup

katasapa.com

Status KLB Corona Kota Solo Dievaluasi Pekan Ini, Lanjut Atau Dicabut?

katasapa.com

PSBB Tahap III Jakarta di Tengah Ancaman Arus Balik, Anies Ketar-Ketir

katasapa.com

Lebaran Saat Covid-19, Kendaraan Melintas di Sukoharjo Turun Drastis

katasapa.com

Pemudik Mau Keluar-Masuk Jakarta? Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

katasapa.com

Pembatasan Dicabut, Jalan Lawu Karanganyar Dibuka Total Mulai Selasa

katasapa.com

Lebaran Hari Kedua, Solo Sepi Nyenyet

katasapa.com

Enggan Tilang Pemudik, Satlantas Klaten: Mereka Mau Putar Balik

katasapa.com

Kenormalan Baru