Baidowi Nilai Permenkes PSBB Masih Menyisakan Masalah

kataSAPA.com
, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi mengungkap sejumlah persoalan dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Di antara masalah yang disorot Awiek -sapaan Achmad Baidowi- terkait dengan peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a. Persoalannya, Permenkes hanya mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait PSBB di wilayahnya.

"Perihal peliburan tempat kerja di lembaga negara atau lembaga pemerintah pusat yang berada di suatu daerah, hal itu tidak secara tegas diatur dalam Permenkes ini," kata Awiek dalam keterangannya, Minggu (5/4).

Dengan demikian, saat ini timbul persoalan hukum apakah tempat kerja di lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah pusat yang berada di suatu daerah yang telah dinyatakan berstatus PSBB, juga harus diliburkan atau tidak?

Hal itu menurut Awiek, menjadi persoalan karena ruang lingkup Permenkes hanya mengatur cabang kekuasaan eksekutif (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) saja. Sedangkan cabang-cabang kekuasaan legislatif (MPR, DPR, dan DPD) dan yudikatif (MA, MK, dan KY) bukan menjadi domain dari Permenkes tersebut.

"Oleh karena itu, maka peliburan tempat kerja pada cabang-cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif sebagaimana dimaksud, tentu tidak dapat dilakukan," sambung legislator asal Madura ini.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak, tempat kerja pada cabang-cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif dapat berpotensi meningkatkan jumlah korban penderita Covid-19.

"Potensi ini cukup nyata karena di DPR saja saat ini juga sudah ada korban jiwa akibat Covid-19, baik yang berstatus anggota DPR maupun staf," ucap wasekjen DPP PPP itu.

Saat ini, katanya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait peliburan tempat kerja. Dalam SE tersebut diatur terkait pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengadilan. Dengan demikian, hanya di DPR saja yang belum ada keputusan yang tegas.

Kemudian, ketidakpastian pengaturan mengenai peliburan tempat kerja pada cabang-cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif, juga menimbulkan rasa khawatir kepada para staf pendukung dalam menjalankan pekerjaan guna mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing.

Bagaimana dengan DPR RI? Menurut Awiek, dalam hal DKI Jakarta ditetapkan sebagai wilayah dengan status PSBB oleh Menkes dan untuk mengantisipasi segala persoalan hukum yang ada serta kemungkinan dampak terburuk yang dapat diakibatkan oleh penyebaran Covid-19, maka Pimpinan DPR dapat berpendapat bahwa peliburan tempat kerja di Parlemen mutatis-mutandis berlaku sebagaimana dimaksud dalam Permenkes.

"Karena kan DPR berada di dalam wilayah DKI Jakarta, atau Pimpinan DPR dapat juga membuat keputusan sendiri yang menyatakan bahwa tempat kerja diliburkan atau melakukan work from home selama DKI Jakarta juga berstatus PSBB," tandas Wakil Ketua Baleg DPR ini.(fat/jpnn)
sumber: www.jpnn.com
katasapa.com

Nyaman Banar

katasapa.com

Peringatan buat Pemudik, Jangan Harap Bisa Kembali ke Jakarta Jika…

katasapa.com

Beredar Seruan Waspada Rapid Test Massal untuk Habisi Ulama Indonesia, Ini Penjelasan MUI

katasapa.com

Ditegur Petugas PSBB karena Tak Pakai Masker, Respon Oknum Polisi di Bandung Ini Bikin Emosi

katasapa.com

Marah-marah karena Ditegur Tak Pakai Masker, Begini Nasib Bripka HI

katasapa.com

Kapolda Jabar Kecam Ulah Bripka HI: Sama Masyarakat Saja Tak Boleh Arogan, Apalagi Sesama Anggota!

katasapa.com

Benarkah Rapid Test Massal Ulama Agenda PKI? Ini Faktanya

katasapa.com

Update Pasien Corona 25 Mei: Bertambah 479 Positif, Pertanda Baik dari Grafik Dua Hari Terakhir

katasapa.com

Buntut Marah-marah ke Petugas PSBB, Kapolda Jabar Pastikan Bripka HI Dimutasi

katasapa.com

Abu Bakar Baasyir dan Gayus Tambunan Dapat Remisi Khusus Lebaran, Kapan Bebas?

katasapa.com

Ini Hasil Tabayyun MUI Soal Seruan Rapid Test Ulama Agenda PKI, Panduan Biar Tak Mudah Terprovokasi

katasapa.com

PSBB Jakarta Diperpanjang sampai 4 Juni, Ini Misi Penting Anies Baswedan

katasapa.com

Menuju New Normal, Anies Ingatkan Pemudik: Anda Akan Temui Kesulitan Jika Paksakan Balik ke Jakarta

katasapa.com

Mau Balik ke Jakarta Tak Punya SIKM? Begini Solusinya

katasapa.com

8 Sikap MUI Atas Selebaran Tolak Rapid Test Ulama, Desak Polisi Tangkap Pelaku

katasapa.com

Berlaku sampai PSBB Berakhir, 14 Ruas Jalan di Jakarta Selatan Ini Ditutup

katasapa.com

Pengawasan Pengendalian Transportasi Diperketat di Fase Arus Balik

katasapa.com

Kediri Bangun Kampung Tangguh Cegah Persebaran Covid-19

katasapa.com

Jadi Imam dan Khatib Salat Ied di Rujab, Bupati Husler Menangis Doakan Corona Cepat Berlalu

katasapa.com

Menkes Keluarkan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja

katasapa.com

IPW: Harusnya Kapolda Jatim Ambil Inspirasi dari Pak Prabowo

katasapa.com

Dunia Usai Wabah Covid-19: Negara akan Barbarisme atau Sosialisme

katasapa.com

Hongkong Rusuh, 180 Pengungjuk Rasa Diamankan

katasapa.com

Gegerkan Warga, Astaga… Pembunuh Bayi Laki-laki Ternyata Seorang Bidan

katasapa.com

AS Peringati 'Memorial Day', Korban Covid-19 Dekati 100 Ribu

katasapa.com

Superindo Promo Cashback 60% Dengan Menggunakan Shopee Pay

katasapa.com

Bertambah 4, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 868 Orang

katasapa.com

Bertambah 526 Kasus, Total Kasus Covid-19 Indonesia 24 Mei Jadi 22.271 Orang

katasapa.com

Puluhan Pedagang di 3 Pasar Tradisional Klaten Jalani Rapid Test Covid-19

katasapa.com

Mulai 29 Mei, Pemudik Masuk Kota Solo Tak Wajib Masuk Rumah Karantina