Krisis Tanggap Terhadap Krisis

kataSAPA.com

Solopos.com, SOLO -- Krisis selalu mengungkap jati diri. Krisis juga selalu mendorong inovasi. Kini kita melihat betapa negara kita memang tidak baik-baik saja. Krisis multidimensi yang dipicu wabah Corona Virus Disease-19 atau Covid-19 membuka jati diri negara kita.

Birokrasi kita ternyata begitu lamban dan tumpul. Kala terjadi krisis ketersediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis, bukan negara yang pertama-tama dan menjadi garda terdepan mengatasi. Justru rakyatlah yang kemudian bergerak secara simultan mengatasi krisis stok alat penting itu.

Kawan-kawan saya di beberapa kotasaya tahu karena berkomunikasi melalui media sosial atau fasilitas perpesanan Whatsappyang sehari-hari tak beraktivitas di dunia medis atau dunia farmasi nyaris tiap hari menggalang pengumpulan alat pelindung diri untuk para tenaga medis di beberapa rumah sakit.

Sampai hari ini sebagian teman-teman saya itu masih intensif menggalang pengumpulan alat pelindung diri dan masker medis yang kemudian disumbangkan ke rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan.

Krisis kepekaan (pemerintah) terhadap krisis alat pelindung diri dan masker bagi tenaga medispemerintah kemudian memang mengalokasikan anggaran khusus dan menetapkan kebijakan khusus untuk pengadaan alat pelindung diri dan masker bagi tenaga medisdiselesaikan oleh berbagai individu dan komponen masyarakat yang jauh lebih peka terhadap krisis itu.

Dalam konteks ini krisisyang seharusnya diselesaikan dengan mudah oleh pemerintah lewat kekuasaan dan sumber daya yang dikuasaimemunculkan inovasi individu dan berbagai elemen masyarakat untuk berswadaya dan bekerja sama mengatasi krisis alat pelindung diri dan masker bagi tenaga medis.

Para wakil rakyat di DPR yang menyerukan pentingnya pengusutan program Kartu Prakerja, dengan dukungan anggaran Rp5,6 triliun dari APBN, adalah sikap tanggap terhadap krisis realisasi program kerja pemerintah.

Berbagai individu dan elemen masyarakat cukup intensif mengkritik realisasi program Kratu Prakerja yang cenderung tak relevan dengan kondisi dan situasi pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan berakhir.

Partisipasi

Sayangnya, pada saat bersamaan DPR yang besikeras membahas RUU Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law jelas menunjukkan tidak peka krisis. RUU ini mencakup banyak hajat hidup orang banyak: ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pers dan demokratisasi, kebudayaan, dan lain sebagainya.

Pembahasannya harus melibatkan partisipasi publik. Era pandemi Covid-19 jelas tak memungkinkan mewujudkan partisipasi itu secara maksimal. Sistem sidang dengan konferensi video jelas tak akan maksimal mewujudkan partisipasi publik.

Alokasi anggaran Rp405 triliun di APBN plus puluhan miliar rupiah atau ratusan miliar rupiah di APBD provinsi/kabupaten/kota untuk penanganan pandemi Covid-19 adalah sikap tanggap krisis pemerintah.

Ketika individu maupun elemen masyarakat menelaah secara kritis alokasi dan pembelanjaan anggaran itu, sebenarnya juga merupakan sikap tanggap krisis. Alokasi anggaran sebanyak itu jelas rawan dikorupsi, rawan penyimpangan.

Banyak contoh kasus korupsi di tengah bencana. Individu atau elemen masyarakat yang tanggap terhadap potensi krisis pengelolaan anggaran kemudian bersuara, menelaah secara kritis, dan mengemukakan kritik yang konstruktif.

Kritik ini adalah ekspresi sikap tanggap terhadap krisis, (potensi) krisis pengelolaan anggaran yang sangat penting untuk mengatasi pandemi. Kritik demikian mestinya diterima dengan suka hati dan dijadikan dasar mengevaluasi kebijakan.

Ketika kritikus malah diproses hukum, seperti yang dialami peneliti kebijakan publik dan aktivis advokasi legislasi, Ravio Patra Asri, ini menunjukkan ada krisis tanggap pada krisis, krisis kepekaan terhadap krisis, di kalangan aparat penegak hukum.

Kritik bertubi-tubi dari berbagai kalangan masyarakatsalah satu etalase kritik itu adalah pers dan media sosialterhadap realisasi program Kartu Prakerja adalah juga bagian dari tanggap terhadap krisis. Ketika program ini berjalan dan ternyata banyak yang tak relevan dengan ruang dan waktu kala pandemi, itu menunjukkan krisis kepekaaan terhadap krisis.

Kalau Anda mencermati berbagai paket pelatihan prakerja yang disajikan beberapa platform mitra pemerintah itu niscaya akan muncul penilaian bahwa paket-paket pelatihan itu memang tak relevan dengan kondisi ruang dan waktu pandemi.

Beberapa media mainstream memberitakan sistem seleksi pendaftar program pelatihan prakerja yang acak memungkinkan orang-orang yang sebenarnya tak butuh program itu malah bisa jadi peserta dengan keuntungan mendapat uang tunai Rp600.000.

Potensi salah sasaran dan tidak tepat guna program ini sangat besar. Yang jelas untung adalah platform yang bekerja sama dengan pemerintah itu. Mendapat uang tunai yang dihitung dari setiap peserta pelatihan. Ini bentuk krisis kepekaan terhadap krisis yang sangat nyata.

Hari-hari awal pandemi Covid-19 di Indonesia terjadi kelangkaan masker. Hari-hari ini di Twitter saya menemukan banyak akun yang menjual masker medis dengan harga murah. Saya menemukan satu akun di Twitter yang menyatakan punya stok ribuan boks masker medis dan dijual murah.

Ternyata isu ada penimbun masker pada pekan pertama pandemi itu nyata adanya. Para penimbun masker itu jelas krisis kepekaaan terhadap krisis, mereka tak punya sense of crisis, oportunis demi meraih keuntungan pribadi. Hari-hari ini giliran mereka menghadapi krisis, timbunan masker tak laku dijual.

Pada kondisi demikian kita jelas tak perlu punya sense of crisis terhadap mereka. Tak perlu berempati kepada mereka. Saya memilih mengunggah komentar di akun Twitter yang menjual ribuan boks masker medis itu dengan kalimat singkat Selamat bangkrut

Normalitas

Sindhunata mengutip esais Xaver von Cranach menyatakan krisis sebenarnya telah menjadi bagian dari pikiran dan tindakan kita, krisis telah menjadi bagian dari perasaan dan eksistensi kita. Krisis telah menyusup ke dalam DNA kita (Basis, Nomor 03-04, Tahun ke-69, 2020).

Sebelum pandemi Covid-19 kita telah bergelimang dengan krisis. Krisis utang, krisis finansial, krisis kepercayaan, krisis demokrasi, krisis intelektualitas, krisis politik, krisis kepemimpinan, krisis pendidikan, krisis guru, krisis banjir, krisis tanah longsor, kisis kekeringan, dan sebagainya adalah krisis yang akrab di pikiran dan benak kita.

Jadi, dunia kita memang serbakrisis. Krisis tentu bukan sebagai vonis akhir. Krisis bukanlah final. Justru krisissebagaimana kalimat awal di esai iniadalah kemungkinan dan kesempatan untuk hidup lebih baik, kemungkinan dan kesempatan untuk menang, kesempatan dan kemungkinan untuk berinovasi.

Dalam ranah medis, seorang pasien yang berada dalam krisis tentu tak boleh berlama-lama berada di titik kritis itu. Dokter bersama tenaga medis dan paramedis pendukung akan mengusahakan si pasien itu segera keluar dari krisis. Pasien yang dalam masa krisis jamaknya tak sadarkan diri pasti di benak terdalam juga menginginkan segera lepas dari krisis.

Dalam kondisi krisis itu si pasien punya dua pilihan: segera sembuh dan segar bugar lagi atau mati. Dalam konteks inilah kita perlu mewawas diri dan menyadari krisis sebagai normalitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Krisis jangan lagi dianggap sebagai keadaan darurat.

Menurut Sindhunata, kita bukan terjerumus ke dalam krisis, tapi memang dunia telah berubah total sedemikian rupa sehingga kita harus mengalami normalitas yang sama sekali lain dripada sebelumnya. Yang kita hadapi sekarang adalah konsekuensi dari cara hidup, dari peradaban kita, yang memang sudah berubah.

Dengan optimisme demikian, wajar dan bisa kita maklumi ketika Presiden Joko Widodo berupaya mendekonstruksi pengelolaan negeri inidi tengah krisis birokrasi, krisis korupsi, krisis kepercayaan, dan krisis lain sebagainyadengan mengangkat staf khusus yang dia sebut sebagai staf khusus milenial.

Ketika ternyata kemudian salah kedadendua orang anggota staf mengundurkan diri--janganlah dianggap sebagai krisis. Dalam konteks bagian awal esai ini, salah kedaden ini memang bagian dari krisis kepekaan terhadap krisis, krisis tanggap pada krisis.

Dengan optimisme yang ditawarkan Cranach, kita harus menerima salah kedaden ini sebagai normalitas. Dalam normalitas demikian ini salah kedaden harus dikoreksi. Hukum harus ditegakkan. Etika harus dikukuhkan. Perangkatnya tersedia. Persoalannya mau atau tidak?

Tentu kita tak mau krisis yang menjadi bagian pikiran dan tindakan kita itu kemudian mematikan sikap tanggap pada krisis alias memunculkan krisis tanggap pada krisis, krisis kepekaan terhadap krisis. Kalau ini yang terjadi, normalitas itu menjadi rusak-rusakan

The post Krisis Tanggap Terhadap Krisis appeared first on Solopos.com.

katasapa.com

Berdaya dari Pekarangan

katasapa.com

Unicef Peringatkan Risiko Pembukaan Sekolah Era New Normal Indonesia

katasapa.com

Nekat Manipulasi Data PPDB, Calon Siswa Baru SMA Sukoharjo Siap-Siap Dicoret

katasapa.com

Inspiratif! Ada Rumah Belajar Online Gratis Untuk Siswa di Slogohimo Wonogiri

katasapa.com

Ratusan Kasus, Klaster-Klaster Baru Covid-19 Bermunculan di Semarang

katasapa.com

Alih-Alih New Normal, Kasus Positif Covid-19 di Salatiga Tambah Lagi

katasapa.com

New Normal, Pemkab Klaten Siapkan 3 Skenario Sif Siswa Masuk Sekolah

katasapa.com

Giliran 300 Warga Gemolong Sragen Diuji Rapid Test, Bagaimana Hasilnya?

katasapa.com

Gedung Putih Dikepung Demonstrasi, Donald Trump Ancam Kerahkan Militer

katasapa.com

Achmad Purnomo Mundur Dari Bursa Cawali Pilkada Solo 2020, Peluang Gibran Kian Besar?

katasapa.com

Hari Ini Dalam Sejarah: 3 Juni 1839, Perang Opium I Meletus

katasapa.com

Gadis Indigo Sampaikan Pesan Ratu Kidul Buat Kawula Muda

katasapa.com

Alex Prabu Pertanyakan Urgensi Rencana Dindik Kota Tangsel Menerapkan New Normal Saat Pandemi Covid-19 Belum Aman

katasapa.com

Pemkot Tangerang Selatan adalah Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pengabaian Kemanusiaan

katasapa.com

Sarat Muatan Politik, Fraksi PSI Tolak Pembentukan Pansus Covid-19 di DPRD Surabaya

katasapa.com

Pengedar Narkoba Jaringan Internasional di Tanjungbalai Tewas Didor, 35 Kg Sabu Disita

katasapa.com

Ruslan Buton Sebut Penetapan Tersangka Atas Dirinya Adalah Cacat Hukum, Ini Alasannya..

katasapa.com

Tahun Ini, 8328 Calon Jamaah Haji Asal Sumut Batal Berangkat ke Tanah Suci

katasapa.com

Kantongi SK Kemenhumkam, Gelora Indonesia Resmi Jadi Partai Politik

katasapa.com

Evaluasi Penanganan COVID-19, Petugas Siapkan 600 Mobil Rapid Tes Ditempat Keramaian

katasapa.com

Ade Armando: Saya Tidak Akan Minta Maaf kepada Din Syamduddin

katasapa.com

Pertama dalam 34 Tahun, MotoGP Jepang Ditiadakan

katasapa.com

Saul Niguez Segera Umumkan Klub Barunya

katasapa.com

Menaker: Pekerja yang Terkena PHK Direkrut Kembali

katasapa.com

Dandim Takalar Bawa Kedua Orang Tua Babil Berobat di RS Pelamonia Makassar

katasapa.com

Pernah Jadi Kekasih Rinni Wulandari, Anji Tegaskan Tak Suka Lagu ‘Aku Bukan Boneka’

katasapa.com

Niat Lerai Perseteruan Satu Keluarga di Toba, Aiptu Manahan Malah Dibacok

katasapa.com

Kemendes Larang Penyaluran BLT dengan Sistem Rapel

katasapa.com

Terima Dua Peserta Program Indonesia Mengaji, Edy Rahmayadi : Sumut Gudangnya Qori-Qoriah

katasapa.com

Tekan Covid-19 di Surabaya, Masalkan Kampung Wani di Semua RW

katasapa.com

Melihat Kampung Tangguh RW II, Sememi, Melawan Covid-19