BLT Berbasis Data Amburadul

kataSAPA.com

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah Kota Solo dan pemerintah lain di Soloraya, juga di provinsi lain, pekan lalu dan pekan ini mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah kota/kabupaten hanya bertugas mendata, ihwal waktu penyaluran dan bagaimana penyalurannya adalah kewenangan pemerintah pusat.

Warga berhak menerima BLT yang didata Pemerintah Kota Solo tak sedikit, mencapai 46.000 orang. Warga kota Solo yang berhak mendapat BLT ini adalah yang belum mendapat bantuan dari program pemerintah pusat lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, bantuan pangan nontunai (BPNT) lain, dan Kartu Prakerja.

Ada hal yang harus ditelaah serius terkait data penerima BLT. Pekan lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Salah satu catatan penting dalam dokumen setebal lebih dari 500 halaman itu adalah pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2018 hingga triwulan III tahun 2019 yang dilaksanakan Kementerian Sosial (Kemensos) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan kalau permasalahan pada pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial. BPK menemukan pelaksanaan verifikasi dan validasi data belum memadai untuk menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bantuan sosial.

BPK juga menyimpulkan penggunaan DTKS belum efektif untuk meningkatkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) aktif bantuan sosial nontunai. Sayangnya IHPS terbaru ini terbit ketika pandemi Covid-19 kadung melanda negeri ini.

IHPS II ini bisa diibaratkan ayam jantan berkokok kesiangan. Alhasil, yang terjadi adalah publik disuguhi drama pembagian BLT yang amburadul. Kondisi pendistribusian BLT yang amburadul juga dialami Provinsi Jawa Timur yang kini dipimpin mantan Menteri Sosial Kabinet Kerja, Khofifah Indar Parawansa.

Repotnya, Kementerian Sosial sampai sekarang punya keterbatasan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena kewenangan pemerintah daerah berada dalam koordinasi Kementerian Dalam Negeri yang saat itu dipimpin politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo.

Catatan BPK ini makin panjang karena ada pula temuan soal kekurangan penerimaan atas sisa saldo program pemerintah di Kementerian Sosial (saldo tersimpan di Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS) pada program bantuan pangan nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di rekening bank penyalur yang belum disetorkan ke kas negara senilai Rp843,77 miliar.

Hal tersebut ditunjukkan antara lain 891.990 KKS ternyata tidak dapat didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT. Hal ini terbukti dengan adanya sisa saldo program senilai Rp449,91 miliar.

Selain itu terdapat pemborosan keuangan negara di Kementerian Sosial atas alokasi BPNT yang tidak tepat sasaran senilai Rp233,04 miliar kepada 286.936 keluarga penerima manfaat dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25%.

Jadi, bila kini banyak laporan penyaluran BLT yang amburadul, tak perlu heran lantas memaki-maki karena sebabnya sudah jelas, yaitu peninggalan Menteri Sosial yang terdahulu dan menjadi tugas bagi Menteri Sosial saat ini, Juliari P. Batubara, yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daerah pemilihan di Jawa Tengah.

Jawa Tengah Beruntung

Urusan data yang ambradul tak hanya berimbas pada distribusi BLT yang tak tepat sasaran. Dalam hal nilai BLT yang dialokasikan senilai Rp600.000 per penerima ternyata tidak mencukupi bagi masyarakat di sejumlah wilayah penerima bantuan tersebut.

Data dari Lifepal yang dirilis pekan lalu menghitung dana BLT dari pemerintah senilai Rp600.000 per penerima di tengah pandemi Covid-19 tidak cukup untuk biaya kebutuhan hidup masyarakat Indonesia.

Di beberapa provinsi nilai BLT tersebut bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan per individu per bulan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total biaya kebutuhan hidup masyarakat Indonesia per kapita atau per kepala rata-rata Rp1,3 juta per bulan.

Perinciannya, Rp620.000 untuk mencukupi kebutuhan makanan dan Rp729.000 untuk kebutuhan nonmakanan. Jelas terlihat BLT senilai Rp600.000 ribu per bulan per keluarga yang diberikan pemerintah, belum cukup untuk memenuhi keseluruhan biaya hidup masyarakat yang terdampak.

Angka tersebut belum melebihi kebutuhan biaya makan per individu setiap bulan, apalagi kalau anggota keluarga lebih dari satu orang, tentu biaya hidup yang dibutuhkan lebih besar lagi.

Saat ini sudah menginjak pertengahjan tahun 2020 yang artinya biaya hidup tentu cenderung meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018. Di wilayah DKI Jakarta biaya makan per bulan per orang sekitar Rp847.000, di Kepulauan Riau Rp774.000, di Bangka Belitung Rp757.000, di Papua Rp749.000, dan di Kalimantan Timur Rp741.000.

Bisa disimpulkan berdasarkan data biaya hidup per kapita dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 lalu, BLT senilai Rp600.000 per bulan per penerima itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup bulanan di provinsi-provinsi tersebut. Beruntunglah warga Jawa Tengah.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ada provinsi-provinsi yang biaya makan per bulan per orang masih di bawah nilai BLT Rp600.000 per bulan. Warga Jawa Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur dengan Rp600.000 per bulan sudah mampu memenuhi biaya kebutuhan makanan per kepala per bulan.

Biaya untuk kebutuhan makanan per kepala selama satu bulan di Jawa Tengah sekitar Rp490.000, di Gorontalo Rp500.000, di Sulawesi Barat sekitar Rp505.000, di Sulawesi Tenggara Rp534.000, dan di Nusa Tenggara Timur Rp540.000. Itu semua masih di bawah nilai BLT yang Rp600.000 per bulan per keluarga.

Tentu bantuan tunai dari pemerintah diharapkan bisa meringankan beban dan bukan untuk memfasilitasi keseluruhan biaya hidup masyarakat. Dalam kondisi saat ini, disiplin berhemat dan cerdas berbelanja harus menjadi kesadaran masyarakat.

The post BLT Berbasis Data Amburadul appeared first on Solopos.com.

katasapa.com

Gara-Gara Corona, 10 Mahasiswa Universitas Di Tiongkok Ini Harus Jalani Ujian Skripsi Dari Boyolali

katasapa.com

Pemkab Wonogiri Belum Berencana Buka Tempat Wisata, Ini Alasannya

katasapa.com

Jika Liga 2 Digelar Tanpa Penonton, Pasoepati Minta Semua Laga Persis Solo Disiarkan

katasapa.com

Anies Baswedan Menghilang Jelang Berakhirnya PSBB III Jakarta, Ada Apa?

katasapa.com

JK: Seharusnya Masjid Dibuka Lebih Dulu Sebelum Mal!

katasapa.com

Kecelakaan Maut Tol Semarang-Solo: Truk Seruduk Truk, 1 Meninggal Dunia

katasapa.com

PAD Pajak Daerah Karanganyar Diestimasi Turun Rp16 Miliar

katasapa.com

Anang Hermansyah Cerita Kerasnya Hidup Setelah Cerai dengan KD

katasapa.com

Hari Ini Dalam Sejarah: 4 Juni 1940, Pertempuran Dunkrik Berakhir

katasapa.com

Penelusuran Sara Wijayanto di Alas Ketonggo Srigati Ngawi Sarat Nostalgia…

katasapa.com

Sudah Lima Hari Dibuka, Keraton Kasepuhan Cirebon Masih Sedikit Pengunjung

katasapa.com

Setiap Hari, Yayasan Wani Amal Cirebon Sediakan Nasi dan Pakaian Gratis

katasapa.com

Kunjungi Grage Mall, Wagub Jabar Minta Pengelola Mall Sediakan Sarung Tangan

katasapa.com

DPRD Kota Medan Renville Napitupulu: “Tertular Virus Memberi!”

katasapa.com

Olivier Giroud Ungkap Targetnya di Chelsea Usai Kembali Perpanjang Kontrak

katasapa.com

Barcelona Panas Lagi, Klub Ingin Potong Gaji Pemain untuk Kedua Kalinya

katasapa.com

Barcelona Ketar-ketir Lionel Messi Absen Latihan Rabu (3/6) Ini

katasapa.com

Begini Konsep Gaya Hidup Islami Hadapi New Normal ala DWP Sulsel

katasapa.com

Divonis Melanggar, Jokowi dan Menkominfo Wajib Minta Maaf Secara Terbuka tanpa Terkecuali, Begini Bunyinya

katasapa.com

Dor! Diduga Stres, Oknum Polres Tebingtinggi Bunuh Diri dengan Pistol Dinas

katasapa.com

Saul Niguez Umumkan ‘Klub Baru’, Fans Man United Kena Prank

katasapa.com

Duh! Pijat Plus-plus Gay Ditemukan di Perumahan Elit Tasbih, Barang Bukti Sex Toys dan Alat Kontrasepsi

katasapa.com

Polda Sumut Bongkar Salon Pijat Plus-plus Khusus Gay, Puluhan Kondom Berserakan

katasapa.com

Gerakkan Ekonomi Warga Seko, Pemda Lutra Rampungkan 22 KM Ruas Mabusa-Malimongan

katasapa.com

Pelatih Ganda Campuran Yakin Hafiz/Gloria Bisa Susul Praveen/Melati

katasapa.com

Komentar Rasis, Dihujat, Kehilangan Sponsor, Mantan Miss Universe Malaysia Minta Maaf

katasapa.com

Perpanjangan Ketiga PSBB, Pemkot Tangsel Tinjau Persiapan Mall dan Tempat Ibadah

katasapa.com

Pengembangan Kasus 35 Kg Sabu, Polisi Tembak Mati Bandar Asal Aceh di Medan

katasapa.com

Pulihkan Perekonomian Nasional, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 667,20 T

katasapa.com

Picu Kontroversi, Mantan Kabais Minta Perpres Terorisme Dibatalkan