Pelimpahan Kasus OTT Pegawai UNJ Upaya Koordinasi dan Supervisi KPK

kataSAPA.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR) di lingkungan Kemendikbud ke pihak kepolisian. Hal tersebut dinilai sebagai upaya koordinasi dan supervisi KPK.

KPK memberikan pendampingan atas permintaan Itjen dikbud sesuai dengan Undang-Undang KPK tahun 2019 tentang Tugas KPK. Penangkapan sudah sesuai dengan Undang-Undang KPK, kata Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita dalam keterangannya, Sabtu (23/5).

Menurut Romli, upaya pendampingan itu dilakukan karena Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mempunyai kewenangan pro justicia untuk menetapkan tersangka. Dia memandang, upaya KPK melimpahkan kasus tersebut sebagai strategi pencegahan dalam rangka koordinasi dan supervisi KPK.

Strategi ini menunjukkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melaksanakan perintah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Instruksi Presiden tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan baik, jelasnya.

Sebelumnya, OTT yang melibatkan Rektor Universitas Jakarta (UNJ) resmi diserahkan ke Polda Metro Jaya. Namun, polisi tak menahan tujuh orang di antaranya pejabat UNJ dan beberapa pejabat Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) yang turut terlibat dalam perkara itu.

Ketujuh orang itu sementara dipulangkan dengan status wajib lapor, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (23/5).

Yusri menyampaikan, dalam kasus pemberian tunjangan hari raya (THR) yang diduga dari Rektor UNJ Komarudin,
polisi tidak menetapkan seorang pun sebagai tersangka. Korps Bhayangkara masih mendalami kasus tersebut.

Yusri menyampaikan, ketujuh orang yang sebelumnya telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dipanggil lagi untuk diminta keterangan. Polisi masih mendalami kasus ini.

Baru tadi malam kita selesai gelar perkara sementara ketujuh orang kita kembalikan dulu sementara tapi wajib lapor, kasus masih didalami penyelidik, ujar Yusri.

Sementara itu, KPK menegaskan bisa kembali menangani kasus operasi tangkap tangan (OTT) Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin dan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal itu tergantung pendalaman keterangan dari Polri.

Perlu kami sampaikan setelah penyerahan kasus (kembali) sangat dimungkinkan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan meminta keterangan pihak-pihak lain, kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri Jumat, (22/5).

Kasus ini sekarang ditangani Polda Metro Jaya. Korps Bhayangkara bisa mengembalikan lagi kasus ke KPK jika ada unsur pejabat negara yang terlibat.

Jika ternyata sebuah kasus berdasarkan alat bukti yang cukup ternyata kemudian ditemukan ketelibatan penyelenggara negara sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, pungkas Ali.

Saksikan video menarik berikut ini:

katasapa.com

Nyaman Banar

katasapa.com

Peringatan buat Pemudik, Jangan Harap Bisa Kembali ke Jakarta Jika…

katasapa.com

Beredar Seruan Waspada Rapid Test Massal untuk Habisi Ulama Indonesia, Ini Penjelasan MUI

katasapa.com

Ditegur Petugas PSBB karena Tak Pakai Masker, Respon Oknum Polisi di Bandung Ini Bikin Emosi

katasapa.com

Marah-marah karena Ditegur Tak Pakai Masker, Begini Nasib Bripka HI

katasapa.com

Kapolda Jabar Kecam Ulah Bripka HI: Sama Masyarakat Saja Tak Boleh Arogan, Apalagi Sesama Anggota!

katasapa.com

Benarkah Rapid Test Massal Ulama Agenda PKI? Ini Faktanya

katasapa.com

Update Pasien Corona 25 Mei: Bertambah 479 Positif, Pertanda Baik dari Grafik Dua Hari Terakhir

katasapa.com

Buntut Marah-marah ke Petugas PSBB, Kapolda Jabar Pastikan Bripka HI Dimutasi

katasapa.com

Abu Bakar Baasyir dan Gayus Tambunan Dapat Remisi Khusus Lebaran, Kapan Bebas?

katasapa.com

Ini Hasil Tabayyun MUI Soal Seruan Rapid Test Ulama Agenda PKI, Panduan Biar Tak Mudah Terprovokasi

katasapa.com

PSBB Jakarta Diperpanjang sampai 4 Juni, Ini Misi Penting Anies Baswedan

katasapa.com

Menuju New Normal, Anies Ingatkan Pemudik: Anda Akan Temui Kesulitan Jika Paksakan Balik ke Jakarta

katasapa.com

Mau Balik ke Jakarta Tak Punya SIKM? Begini Solusinya

katasapa.com

8 Sikap MUI Atas Selebaran Tolak Rapid Test Ulama, Desak Polisi Tangkap Pelaku

katasapa.com

Berlaku sampai PSBB Berakhir, 14 Ruas Jalan di Jakarta Selatan Ini Ditutup

katasapa.com

Pengawasan Pengendalian Transportasi Diperketat di Fase Arus Balik

katasapa.com

Kediri Bangun Kampung Tangguh Cegah Persebaran Covid-19

katasapa.com

Jadi Imam dan Khatib Salat Ied di Rujab, Bupati Husler Menangis Doakan Corona Cepat Berlalu

katasapa.com

Menkes Keluarkan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja

katasapa.com

IPW: Harusnya Kapolda Jatim Ambil Inspirasi dari Pak Prabowo

katasapa.com

Dunia Usai Wabah Covid-19: Negara akan Barbarisme atau Sosialisme

katasapa.com

Hongkong Rusuh, 180 Pengungjuk Rasa Diamankan

katasapa.com

Gegerkan Warga, Astaga… Pembunuh Bayi Laki-laki Ternyata Seorang Bidan

katasapa.com

AS Peringati 'Memorial Day', Korban Covid-19 Dekati 100 Ribu

katasapa.com

Superindo Promo Cashback 60% Dengan Menggunakan Shopee Pay

katasapa.com

Bertambah 4, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 868 Orang

katasapa.com

Bertambah 526 Kasus, Total Kasus Covid-19 Indonesia 24 Mei Jadi 22.271 Orang

katasapa.com

Puluhan Pedagang di 3 Pasar Tradisional Klaten Jalani Rapid Test Covid-19

katasapa.com

Mulai 29 Mei, Pemudik Masuk Kota Solo Tak Wajib Masuk Rumah Karantina