Kubu Prabowo Tak Percaya Kredibilitas Lembaganya, Ini Respons Ketua MK

kataSAPA.com

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tak mau banyak komentar menanggapi pernyataan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang menyatakan tidak akan menempuh jalur hukum ke lembaga tersebut karena dinilai sia-sia. Anwar pun yakin, pihaknya kredibel memproses semua sengketa pemilu.

"Iyalah (kredibel). Ya seharusnya tanya beliau lah. Saya kan nggak mungkin mengetahui isi hati orang ya," kata Ketua MK Anwar usai melakukan buka puasa bersama di Kediaman Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO), Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Anwar pun tidak mau menanggapi terkait kekecewaan kubu Prabowo-Sandiaga yang tidak percaya lagi MK. Dia menjelaskan hakim memiliki kode etik agar tidak mengomentari putusan yang sudah dijatuhkan.

"Yang jelas sebuah putusan itu pasti pro kontra pun akan ada. Sampai kapanpun seorang hakim atau pengadilan dalam menjalankan putusan tidak mungkin memuaskan semua pihak. Pro kontra itu pasti ada. Oke?" lanjut Anwar.

"Ya begini, kalau MK kan pasif. Yang jelas semua kita harus mengikuti konstitusi, hukum yang berlaku. Itu saja salah satu imbauan di iklan layanan masyarakat. Sudah mulai tadi pagi di Metro TV dan Kompas tv," ungkap Anwar.

Sebelumnya Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon menegaskan, pihaknya tidak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani masalah kecurangan Pemilu. Sebab, dia menilai, sia-sia saja membawa perkara ke MK.

"Tetapi jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu. Jadi prosedur yang begitu panjang tidak ada satu bukti pun yang dibuka padahal waktu itu sudah diperiksa," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Berdasarkan pengalaman Pilpres 2014, kata Fadli, MK tidak menggubris bukti-bukti yang diajukan. Bahkan beberapa bukti legal juga tidak diperiksa.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN)Prabowo-Sandiaga Uno, Muhammad Syafi'i menambahkan, pihaknya mengaku pihaknya tidak percaya MK dapat adil dalam mengusut kecurangan pemilu yang mereka yakini.

"Konstitusi sekarang sudah tidak berjalan. Konstitusi sudah tidak lagi dijalankan oleh pemerintah yang mendapat amanah untuk menjalankan konstitusi dengan sebaiknya dan seadil-adilnya. Kayaknya itu sudah tidak lagi dilaksanakan," ungkap Syafi'i di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

BPN Tolak Hasil Pemilu

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjabat tangan saat pidato kebangsaan di JCC, Jakarta, Senin (14/1). Pidato kebangsaan mengusung Indonesia Menang dengan memaparkan visi misi. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi (BPN) menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penolakan karena BPN meyakini ada kecurangan di Pilpres 2019.

"Kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU yang sedang berjalan," kata KetuaBPNDjoko Santoso dalam acara mengungkap fakta-fakta kecurangan Pilpres 2019 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Pihaknya juga menerima masukan dari beberapa ahli dan pakar atas kecurangan pemilu 2019. Menurutnya saat ini kecurangan pemilu bersifat terstruktur, sistematis, masif dan brutal.

Djoko menyebut beberapa waktu lalu pihaknya telah melayangkan surat kepada KPU dengan nomor 087/BPN/PS/v/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang audit terhadap IT KPU serta meminta dan mendesak menghentikan sistem perhitungan suara di KPU.

"Yang substansi agar KPU menghentikan perhitungan suara pemilu yang curang, terstruktur, sistematis dan masif," tandas Djoko Santoso.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

Saksikan video pilihan di bawah ini

katasapa.com

Cara Polri Ungkap Komandan Perusuh Aksi 21-22 Mei

katasapa.com

Jimly Asshiddiqie: Rekonsiliasi Probowo-Jokowi Tidak Perlu Dipaksakan

katasapa.com

Jokowi Minta Guru Ajarkan Toleransi ke Siswa Sejak Dini

katasapa.com

3 Ide Bercinta bagi Pasutri yang Liburan di Hotel

katasapa.com

Ingin Sembuhkan Nyeri Bahu, Kenali Penyebab dan Dokter Spesialis yang Menanganinya

katasapa.com

Diperkenalkan Sebagai Bagian Barcelona, Frenkie de Jong Sebut Mimpi yang Jadi Nyata

katasapa.com

4 Kasus Obesitas di Karawang, 2 Penderita Meninggal Dunia

katasapa.com

HEADLINE: Parpol Koalisi Jokowi Minta Jatah Menteri, Bagaimana Respons Istana?

katasapa.com

Jokdri Dituntut 2 Tahun 6 Bulan, Klaim Bukan Terkait Match Fixing

katasapa.com

Deretan Nama Besar Capim KPK, Irjen Antam Hingga Natalius Pigai

katasapa.com

Marc Marquez Ingin Segera Perlebar Jarak Menjadi 50 Poin

katasapa.com

AVI Dukung Pemberantasan Narkoba di Rokok Elektrik

katasapa.com

Ngotot Jadi Ketua MPR, Cak Imin Ingin Dua Partai Ini Jadi Oposisi

katasapa.com

Tukang Bubur Tega Bunuh Bocah Perempuan Karena Idap Kelainan Seksual

katasapa.com

Jokowi Didesak Berikan Amnesti untuk Baiq Nuril

katasapa.com

Untuk Yang Belum Cetak E-KTP, Bisa Pakai Virtual Certificate

katasapa.com

Pembuat Motor Itu Bukan Pekerja Bengkel, melainkan Seniman

katasapa.com

Cak Imin: Partai Koalisi Tutup Pintu Beri Jatah Ketua MPR ke Oposisi

katasapa.com

Pameran Waralaba IFRA Targetkan Transaksi Rp 1 Triliun

katasapa.com

Peneliti LIPI Khawatirkan Skenario Pansel Capim KPK Jilid V

katasapa.com

Ketua Dewan Setuju Tarif PBB Usulan Endung

katasapa.com

Garuda Indonesia Pastikan Persiapan Penerbangan Jamaah Haji Telah Siap

katasapa.com

Soal Jatah Menteri, OSO Minta Maksimal

katasapa.com

Remang-Remang Rawan Kejahatan, Revitalisasi 80 PJU Margomulyo

katasapa.com

Tunggu Pengajuan Amnesti, Presiden Jokowi Janji Bantu Baiq Nuril

katasapa.com

Wacana Penghapusan Pendidikan Agama di Sekolah Mencuat, PKS Berang

katasapa.com

Buah Perubahan Taktik Djanur, Menyesuaikan dengan Jeleknya Bek Persib

katasapa.com

Jelang Kabinet Baru, Wapres JK Singgung Perubahan Kurikulum

katasapa.com

Perkuat Kemitraan, DPD RI Terima Delegasi DPRD Tanah Datar

katasapa.com

Ditjen Hortikultura Percepat Perbaikan Layanan PPID