Kemenko Perekonomian Paparkan Rumitnya Terbitkan Izin Usaha di Indonesia

kataSAPA.com

Jakarta - Pemerintah terus berupaya reformasi birokrasi dan menyederhanakan, serta mempermudah proses izin usaha. Hal ini selain memberikan kepastian usaha juga bertujuan untuk mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Bambang Adi Winarso mengakui, proses izin usaha di Indonesia masih harus diperbaiki lagi.

Sebagai contoh, dia mengatakan, proses izin dan syarat-syarat mendirikan rumah toko (ruko) dua lantai sama dengan proses serta syarat untuk mendirikan apartemen.

"Iya prosesnya sama. Pernah urus IMB enggak? Coba periksa," kata dia, saat ditemui, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Menurut dia, salah satu pertimbangan mengapa izin diperlukan adalah terkait dengan risiko di masa depan. Oleh karena itu, tingkat kerumitan izin seharusnya disesuaikan dengan tingkat risiko usaha.

"Mengelola izin itu fungsi dari risiko. Kalau risikonya rendah ya daftar doang," ujarnya.

Hal lain yang juga disebut Bambang yakni SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Dia menyebutkan di Indonesia SIUP wajib diurus oleh orang yang hendak melakukan kegiatan usaha perdagangan.

"Harusnya tidak semua dalam bentuk izin, mungkin ada yang hanya perlu mendaftar," imbuhnya.

Dia pun mengambil contoh dari negara-negara lain. Di beberapa negara yang pernah dia sambangi, tidak semua pedagang wajib mengurus SIUP.

"Saya coba di beberapa negara, kalau Anda mau buka salon kamu harus ada SIUP kalau di tempat lain, 'Oh enggak (perlu SIUP). Itu cuma daftar saja.' Selama tempat sesuai dengan peruntukan. Anda mau buka di tempat bisnis (kawasan perdagangan), itu hanya perlu mendata. Tidak perlu izin," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Jokowi Jengkel Banyaknya Proses Izin Investasi

lustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto)

Sebelumnya,Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jengkel dengan banyaknya perizinan yang harus diselesaikan investor untuk bisa berinvestasi di Indonesia.

Padahal kehadiran investor tersebut akan membantu memperkuat ekonomi Indonesia. Jokowi mencontohkan, pada lima tahun lalu, jumlahizinyang harus dipenuhi untuk membangun sebuah pembangkit listrik mencapai 259 dokumen perizinan.

Padahal Indonesia sangat membutuhkan pembangkit listrik baru untuk bisa meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.

"Untuk pembangkit listrik, 5 tahun lalu, saya cek berapa izin? 259 izin. Apa enggak terengah-engah investornya. Dari yang sebelumnya hanya berupa rekomendasi, sekarang menjadi izin," ujar dia di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

Saat ini, jumlah izin tersebut telah dipangkas menjadi 58 perizinan. Namun, hal tersebut juga dinilai masih belum cukup. Seharusnya untuk proyek yang memang dibutuhkan untuk Indonesia, syarat perizinan hanya cukup 5 izin saja.

"Sudah kita potong 259 menjadi 58. Tapi jangan tepuk tangan. Ini masih banyak. Seharusnya maksimal 5 saja cukup. Jengkel saya, kita enggak bisa selesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota masih sanggup saya (membereskan), lingkup provini sanggup saya. Tapi ini lingkup negara, 34 provinsi, 514 kabupaten kota," kata dia.

MenurutJokowi, jika memang ada investor yang ingin berinvestasi membangun fasilitas produksi yang berorientasi ekspor dan menjadi substitusi impor, tidak perlu dipersulit dengan panjangnya proses perizinan.

"Kalau orientasi ekspor, untuk substitusi impor, kalau perlu enggak perlu pakai izin. Izinnya diberikan kemudian," tandas dia.

Jokowi: Ekonomi RI Berpotensi Masuk 4 Besar di Dunia pada 2045

Pekerja tengah mengerjakan proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Sabtu (15/12). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 mendatang tidak jauh berbeda dari tahun ini. (/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Visi Indonesia 2045. Hal ini dilakukan saat menghadiriMusyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2019.

Jokowi mengungkapkan, pada 2045, pemerintah menargetkan Indonesia bisa masuk dalam 4 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia.

"Kita memiliki peluang besar untuk menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk 5 besar dan 4 besar negara ekonomi terkuat di 2045," ujar dia di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

Sebagai informasi, sejumlah target yang akan dicapai pemerintah di 2045, antara lain peringkat 5 PDB terbesar di dunia, rasio gini 0,34, balita stunting 5 persen, percepatan pendidikan yang merata, reformasi ketenagakerjaan, peningkatan peran energi baru dan terbarukan.

Namun demikian, lanjut Jokowi, untuk mencapai target-target bukan perkara yang mudah. Indonesia harus terlebih dulu keluar dari perangkat kelas menengah (middle income trap).

"Untuk masuk ke sana tidak mudah, banyak tantangan yang harus diselesaikan. Jangan dipikir kita biasa-biasa tahu-tahu masuk ke 4 besar. Rumus seperti itu tidak ada. Banyak negara yang terjebak middle income trap karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar di negaranya. Kita harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

katasapa.com

AVI Dukung Pemberantasan Narkoba di Rokok Elektrik

katasapa.com

Ngotot Jadi Ketua MPR, Cak Imin Ingin Dua Partai Ini Jadi Oposisi

katasapa.com

Tukang Bubur Tega Bunuh Bocah Perempuan Karena Idap Kelainan Seksual

katasapa.com

Jokowi Didesak Berikan Amnesti untuk Baiq Nuril

katasapa.com

Untuk Yang Belum Cetak E-KTP, Bisa Pakai Virtual Certificate

katasapa.com

Pembuat Motor Itu Bukan Pekerja Bengkel, melainkan Seniman

katasapa.com

Cak Imin: Partai Koalisi Tutup Pintu Beri Jatah Ketua MPR ke Oposisi

katasapa.com

Pameran Waralaba IFRA Targetkan Transaksi Rp 1 Triliun

katasapa.com

Peneliti LIPI Khawatirkan Skenario Pansel Capim KPK Jilid V

katasapa.com

Ketua Dewan Setuju Tarif PBB Usulan Endung

katasapa.com

Garuda Indonesia Pastikan Persiapan Penerbangan Jamaah Haji Telah Siap

katasapa.com

Soal Jatah Menteri, OSO Minta Maksimal

katasapa.com

Remang-Remang Rawan Kejahatan, Revitalisasi 80 PJU Margomulyo

katasapa.com

Tunggu Pengajuan Amnesti, Presiden Jokowi Janji Bantu Baiq Nuril

katasapa.com

Wacana Penghapusan Pendidikan Agama di Sekolah Mencuat, PKS Berang

katasapa.com

Buah Perubahan Taktik Djanur, Menyesuaikan dengan Jeleknya Bek Persib

katasapa.com

Jelang Kabinet Baru, Wapres JK Singgung Perubahan Kurikulum

katasapa.com

Perkuat Kemitraan, DPD RI Terima Delegasi DPRD Tanah Datar

katasapa.com

Ditjen Hortikultura Percepat Perbaikan Layanan PPID

katasapa.com

Syarif Abdullah Kecam Pengusul Pendidikan Agama Tidak Diajarkan di Sekolah

katasapa.com

BREAKING NEWS: Wabup Jeneponto Diperiksa Tipikor Polda

katasapa.com

Kemenkumham Kawal Dua Ranperda Mamuju

katasapa.com

Kemendagri Lakukan Audit Tiga OPD Terkait Pengelolaan Anggaran 2017 dan 2018

katasapa.com

Puncak Acara Hari Anak Nasional Bakal Digelar di Makassar

katasapa.com

Taslim: Makassar Siap Tuan Rumah Rakor Garbi KTI

katasapa.com

SMA Negeri 11 Wajo Terpilih Jadi Peserta Festival Kampung Berseri Astra

katasapa.com

Azizah Ajak Emak-emak Tangsel Jadikan Halal Gaya Hidup

katasapa.com

DPRD Jateng Matangkan Raperda Provinsi Cerdas

katasapa.com

Yuk Kunjungi SAE 2019 di Temanggung, Ada Traktor Remote hingga Salmon Jawa

katasapa.com

Curtiss Kembangkan Motor Listrik dengan Konsep Baterai V8